Lombok Utara (Getinsidetv.com) – – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (Pemkab KLU) merilis lima proyek perubahan strategis guna mempercepat reformasi birokrasi dan peningkatkan kualitas pelayanan publik. Kelima inovasi karya peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIII Tahun 2026 tersebut diresmikan langsung oleh Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri, S.T., M.T. di Aula Kantor Bupati, Rabu (16/9).

Peluncuran tersebut dihadiri Sekretaris Daerah KLU Sahabudin, S.Sos., M.Si., Asisten I H. Rusdi, S.T., Asisten III Ir. Moh. Wahyu Darmawan, jajaran Kepala Perangkat Daerah, serta para peserta pelatihan kepemimpinan.

Dalam laporannya, Kepala BKAD KLU Malasiswadi, S.Kom., mewakili para peserta PKN II, memaparkan rincian lima inovasi yang resmi diluncurkan:

1. SINTESA-KLU (Sistem Integrasi Data Keuangan dan Barang Milik Daerah): Digagas Kepala BKAD Malasiswadi, S.Kom. untuk mentransformasi tata kelola keuangan serta aset daerah agar lebih transparan, terintegrasi, dan akuntabel.
2. MELBAO (Melayani Berbasis Online): Dioptimalkan oleh Kepala BKPSDM Zulfahrudin, M.P.H. yang disinkronkan dengan Peraturan Bupati guna mempercepat digitalisasi layanan kepegawaian aparatur.
3. SIAP UMKM KLU: Diterapkan oleh Kepala Diskoprindag Haris Nurdin, S.Sos. sebagai sistem integrasi akses pasar untuk memperluas jangkauan pemasaran produk lokal.
4. AKSI BUMDES (Akselerasi Pengembangan BUMDes Melalui Penguatan Kolaborasi Interstakeholders): Dicanangkan oleh Kepala DP2KBPMD Atmaja Gumbara, S.P., M.E. untuk mempercepat kemandirian ekonomi desa melalui sinergi lintas pemangku kepentingan.
5. GILI TRAMENA BERSERI: Inovasi Kepala DLH Husnul Ahadi, S.K.M. berupa layanan persampahan berbasis kolaborasi, data, dan ekonomi sirkular guna memperkuat daya saing pariwisata sekaligus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tinggalkan Cara Lama, Bangun Budaya Kerja Adaptif

Dalam arahannya, Wabup Kusmalahadi memberikan apresiasi tinggi atas lahirnya kelima inovasi tersebut. Ia menegaskan bahwa tantangan pembangunan daerah ke depan makin kompleks sehingga tata kelola birokrasi dituntut bergerak cepat.

“Pemerintahan tidak boleh terus bekerja dengan cara-cara lama ketika persoalan yang kita hadapi telah berubah. Kita membutuhkan inovasi, kolaborasi, data yang akurat, serta pemimpin yang berani melakukan perubahan,” tegas Kusmalahadi.

Ia mengingatkan agar seluruh proyek perubahan ini tidak sekadar menjadi syarat formalitas kelulusan pelatihan, melainkan benar-benar diimplementasikan sebagai budaya kerja baru yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Jadikan inovasi ini sebagai budaya kerja. Bangun kolaborasi lintas instansi, libatkan masyarakat, dunia usaha, hingga pemerintah desa, serta pastikan setiap program memiliki ukuran keberhasilan yang jelas,” pungkasnya.(r15)