Loading Now
×

Konsolidasi Lintas Sektor, Bapenda dan Asisten III Setda KLU Rumuskan Kebijakan Tarif Retribusi Baru

Konsolidasi Lintas Sektor, Bapenda dan Asisten III Setda KLU Rumuskan Kebijakan Tarif Retribusi Baru

Lombok Utara (Getinsidetv.com ) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus menunjukkan komitmen tinggi dalam mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui langkah-langkah penyesuaian regulasi yang adaptif. Upaya tersebut diwujudkan secara nyata lewat digelarnya rapat koordinasi lintas sektoral yang membahas secara mendalam mengenai perubahan tarif retribusi serta jasa usaha di wilayah setempat pada penghujung bulan Oktober 2026 ini.

Pertemuan strategis yang dilangsungkan pada Jumat, 23 Oktober 2026 tersebut bertempat secara khusus di Ruang Kerja Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara. Pemilihan lokasi dan waktu pelaksanaan rapat ini mencerminkan keseriusan jajaran pimpinan daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang komprehensif, terarah, serta berpihak pada keberlanjutan pembangunan daerah ke depan.

Rapat koordinasi tingkat tinggi ini dipimpin langsung oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah KLU, Ir. Moch. Wahyu Darmawan, M.Si. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antar-organisasi perangkat daerah agar setiap produk hukum atau regulasi tarif retribusi yang diterbitkan nantinya benar-benar efektif dan tidak merugikan masyarakat luas.

Kehadiran Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) KLU, Tridharma Sudiana, S.STP., M.Si., dalam forum tersebut memberikan ketajaman teknis tersendiri. Sebagai instansi yang berada di garis depan pengelola pendapatan, Bapenda memaparkan berbagai kajian empiris mengenai urgensi penyesuaian tarif retribusi jasa usaha yang dinilai sudah cukup lama tidak mengalami peninjauan ulang secara berkala.

Selain jajaran pimpinan Bapenda KLU yang turut mengerahkan para pejabat struktural dan fungsionalnya untuk mengawal aspek teknis administratif, rapat ini juga dihadiri secara khusus oleh perwakilan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara. Keterlibatan sektor pariwisata menjadi poin yang sangat krusial mengingat sebagian besar potensi retribusi dan jasa usaha di KLU bersumber langsung dari geliat industri pariwisata di kawasan daratan maupun pesisir kepulauan.

Pembahasan utama dalam forum tersebut difokuskan pada evaluasi menyeluruh terhadap struktur tarif retribusi yang berlaku saat ini dibandingkan dengan proyeksi kebutuhan pembiayaan daerah di masa mendatang. Penyesuaian tarif dipandang sebagai langkah rasional guna mengimbangi laju inflasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta standar pemeliharaan fasilitas umum yang dikelola oleh pemerintah daerah secara berkelanjutan.

Kendati demikian, Ir. Moch. Wahyu Darmawan menegaskan bahwa setiap butir usulan perubahan tarif retribusi dan jasa usaha tersebut harus melalui kajian sosiologis dan ekonomis yang matang. Pemerintah daerah berkomitmen agar kebijakan penyesuaian tarif ini tidak membebani para pelaku usaha lokal, melainkan justru memberikan kepastian hukum dan iklim investasi yang semakin sehat di Kabupaten Lombok Utara.

Kepala Bapenda KLU, Tridharma Sudiana, menambahkan bahwa optimalisasi PAD melalui penataan tarif retribusi jasa usaha merupakan salah satu instrumen penting untuk mengurangi tingkat ketergantungan fiskal terhadap dana perimbangan pusat. Dengan sistem penarikan yang transparan dan akuntabel, masyarakat dan pelaku usaha diharapkan kian sadar akan peran penting mereka dalam mendukung kemandirian daerah.

Pihak Dinas Pariwisata yang turut hadir memberikan masukan konstruktif terkait perlunya menjaga keseimbangan antara target perolehan pendapatan dengan daya saing destinasi wisata di Lombok Utara. Sinergi antara Bapenda dan Dinas Pariwisata ini diyakini mampu merumuskan formulasi tarif yang adil, di mana sektor pariwisata tetap tumbuh kompetitif sementara kontribusi bagi pendapatan daerah berjalan optimal.

Menutup rangkaian rapat koordinasi tersebut, seluruh peserta sepakat untuk segera menindaklanjuti hasil pembahasan ke dalam tahap harmonisasi regulasi dan penyusunan draf perubahan peraturan kepala daerah atau peraturan daerah terkait. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menargetkan seluruh proses penyesuaian tarif retribusi dan jasa usaha ini dapat segera rampung dan disosialisasikan secara transparan kepada para pemangku kepentingan maupun masyarakat luas.(r15)

Share this content:

KESEHATAN

You cannot copy content of this page