Loading Now
×

Pemkab KLU Luncurkan Aplikasi PERSADA untuk Modernisasi Pajak Daerah

Pemkab KLU Luncurkan Aplikasi PERSADA untuk Modernisasi Pajak Daerah

Lombok Utara (Getinsidetv.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (Pemkab KLU) terus memacu langkah transformasi birokrasi melalui peluncuran dan Sosialisasi Digitalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbasis Aplikasi PERSADA Tahun 2026. Kegiatan strategis yang dipusatkan di Lombok Golf Kosaido, Tanjung, Rabu (11/11/2026) ini menjadi tonggak baru dalam modernisasi sistem pemungutan pajak daerah, khususnya menyasar sektor perhotelan dan restoran. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., serta menghadirkan narasumber kompeten, yakni Guru Besar Ekonomi UIN Mataram sekaligus Komisaris Utama PT USSI Mandalika.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) KLU, Tri Darma Sudiana, S.STP., menjelaskan bahwa terobosan digitalisasi ini dirancang dengan prinsip efisiensi anggaran yang sangat ketat. Pemkab KLU tidak perlu mengeluarkan dana besar untuk pengadaan sistem, sebab Aplikasi PERSADA merupakan inovasi karya Pemerintah Kota Malang yang dihibahkan secara cuma-cuma melalui kerja sama antardaerah. “Aplikasi ini merupakan buatan Kota Malang yang diberikan secara gratis kepada kita. Ini menjadi nilai efisiensi yang sangat tinggi bagi daerah dalam menyediakan infrastruktur teknologi,” ujar Tri Darma.

Menurut Tri Darma, akselerasi digitalisasi pajak merupakan keniscayaan di tengah pesatnya perkembangan teknologi yang menuntut kecepatan, ketepatan, dan transparansi pelayanan publik. Meski demikian, ia mengakui bahwa di lapangan masih ditemukan tantangan berupa kesenjangan literasi digital serta kebiasaan sebagian pelaku usaha yang masih bergantung pada pencatatan manual. Oleh karena itu, kegiatan yang didanai melalui Anggaran Perubahan APBD Tahun 2026 ini digelar seharian penuh dengan format diskusi teknis dan pendampingan langsung pemasangan aplikasi di perangkat pelaku usaha.

Sebagai langkah awal implementasi, Bapenda KLU menetapkan sebanyak 50 pelaku usaha terpilih sebagai peserta pilot project dari total sekitar 1.800 Wajib Pajak (WP) yang terdaftar di wilayah Lombok Utara. Tri Darma menyampaikan apresiasi tinggi atas antusiasme para pelaku usaha yang telah hadir sejak pagi hari—sebuah capaian positif jika dibandingkan dengan pengalaman sosialisasi sebelumnya di kawasan wisata Gili Trawangan yang kerap terkendala padatnya jadwal operasional bisnis peserta. “Pemilihan 50 peserta ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus penghargaan bagi mereka yang hadir dan berkomitmen mendukung modernisasi daerah,” katanya.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar dalam sambutannya menegaskan bahwa peluncuran Aplikasi PERSADA jauh melampaui sekadar peralihan teknis dari sistem manual menuju platform digital. Lebih fundamental dari itu, langkah ini merupakan ikhtiar kolektif pemerintah daerah untuk membangun budaya baru dalam tata kelola keuangan yang modern, jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel di hadapan publik.

“Penerapan Aplikasi PERSADA ini bukan semata-mata tentang penggunaan teknologi. Lebih dari itu, ini adalah upaya kita membangun sistem yang mengedepankan keterbukaan, kejujuran, kedisiplinan, serta tanggung jawab bersama,” ujar Bupati Najmul di hadapan puluhan pelaku usaha dan wajib pajak yang memadati ruang pertemuan.

Bupati Najmul juga mengingatkan esensi mendasar di balik pemungutan pajak daerah guna memperkuat kemandirian fiskal Lombok Utara. Ia menekankan bahwa pajak restoran maupun hotel sejatinya bukanlah beban yang diambil dari kantong pribadi pengusaha, melainkan dana amanah yang dibayarkan oleh konsumen. “Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dan pelaku usaha bukan sekadar angka dalam penerimaan daerah. Kalau ada orang makan di restoran atau menginap di hotel, pajak yang sekian persen itu sesungguhnya adalah uang yang dititipkan oleh konsumen kepada negara melalui perusahaannya,” tegasnya.

Berangkat dari prinsip amanah tersebut, Bupati memberikan peringatan keras agar tidak ada celah penyelewengan terhadap dana pajak yang telah dipungut dari masyarakat. Ia mengingatkan bahwa regulasi perundang-undangan menetapkan sanksi hukum yang sangat berat bagi pelanggar pajak, sebab tindakan tersebut merupakan pengkhianatan terhadap hak publik. “Karena kita bukan sekadar menyelewengkan pajak, tetapi kita mencuri titipan rakyat yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat kita,” tambahnya dengan nada tegas.

Dengan beroperasinya sistem digitalisasi PERSADA secara real-time, setiap rupiah yang masuk ke kas daerah dapat dipantau dan diawasi secara optimal, sekaligus menjamin keadilan distribusi anggaran hingga ke tingkat desa melalui skema Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PHRD). Bupati meluruskan persepsi masyarakat dengan menegaskan bahwa desa yang memiliki potensi pajak besar—seperti kawasan Gili Trawangan—akan menerima alokasi PHRD yang sebanding besarnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi warga setempat.

Menutup arahannya, Bupati Najmul menginstruksikan jajaran Bapenda KLU untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan teknis secara menyeluruh agar penerapan teknologi ini tidak memunculkan kendala baru bagi dunia usaha, melainkan menghadirkan kemudahan, kepastian, dan kenyamanan dalam berinvestasi. “Mari kita jadikan penerapan Aplikasi PERSADA ini sebagai momentum untuk melakukan pembenahan, sekaligus membangun tata kelola pendapatan daerah KLU yang lebih berintegritas,” pungkasnya.(r15)

Share this content:

KESEHATAN

You cannot copy content of this page