Loading Now
×

Bupati Najmul Sampaikan RAPBD Lombok Utara Tahun 2027 Senilai Rp1,34 Triliun

Bupati Najmul Sampaikan RAPBD Lombok Utara Tahun 2027 Senilai Rp1,34 Triliun

Lombok Utara (Getinsidetv.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) bergerak cepat menghadapi dinamika fiskal nasional dengan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., hadir secara langsung menyampaikan Nota Keuangan dan Penjelasan Kepala Daerah Terhadap RAPBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD KLU yang bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD KLU, Kamis (12/11/2026). Rapat strategis tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD KLU, Agus Jasmani, didampingi Wakil Ketua II DPRD KLU, I Made Karyasa, serta diikuti oleh 18 orang anggota dewan.

Jalannya sidang paripurna yang krusial bagi arah pembangunan daerah tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah KLU, Sahabudin, S.Sos., M.Si., jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) KLU, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Lombok Utara.

Dalam pemaparannya di hadapan legislatif, Bupati Najmul menegaskan bahwa penyusunan struktur RAPBD Tahun Anggaran 2027 mutlak harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar tata kelola keuangan yang ketat, yakni efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

“Hal ini menjadi komitmen pemerintah daerah dalam memastikan setiap alokasi anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan di KLU,” ujar Bupati Najmul di hadapan forum dewan.

Secara garis besar, struktur pendapatan daerah dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp1.340.921.042.427,11. Komponen pendapatan tersebut ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp395.018.547.799,25 serta Pendapatan Transfer yang diproyeksikan sebesar Rp945.902.494.627,86.

Sementara itu, dari sisi pengeluaran, alokasi belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.335.171.042.427,11. Rincian belanja tersebut terbagi ke dalam Belanja Operasi sebesar Rp1.048.019.910.399,10, Belanja Modal sebesar Rp156.554.983.266,01, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp3.127.000.000,00, serta Belanja Transfer sebesar Rp127.469.148.762,00.

Berdasarkan kalkulasi antara pendapatan dan belanja tersebut, RAPBD Tahun Anggaran 2027 mencatat surplus anggaran sebesar Rp5.750.000.000,00. Angka surplus ini diimbangi dengan alokasi pengeluaran pembiayaan daerah yang dipatok pada angka yang sama, yakni Rp5.750.000.000,00, yang secara khusus dialokasikan untuk penyertaan modal daerah.

“Dengan demikian, pembiayaan netto tercatat minus Rp5.750.000.000,00 dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan diproyeksikan nihil atau Rp0,00,” jelas Bupati Najmul merinci keseimbangan neraca keuangan daerah.

Kendati demikian, Bupati Najmul secara terbuka mengungkapkan adanya tantangan fiskal yang cukup signifikan pada tahun anggaran mendatang. Hal ini menyusul ditetapkannya Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 serta diterbitkannya Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-95/PK/2026.

Berdasarkan ketentuan pusat tersebut, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kabupaten Lombok Utara ditetapkan sebesar Rp590.373.824.000. Angka ini menunjukkan adanya koreksi tajam dibandingkan rancangan awal atau alokasi transfer sebelumnya yang tercatat sebesar Rp893.553.640.603,86. Kondisi ini merefleksikan adanya penurunan alokasi dana pusat hingga mencapai kisaran Rp303 miliar, yang wajib diantisipasi secara cermat oleh pemerintah daerah.

Menghadapi tantangan susutnya dana transfer tersebut, penyesuaian fiskal menjadi langkah darurat sekaligus strategis untuk menjaga stabilitas keuangan daerah serta memastikan keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah.

“Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan anggaran yang lebih cermat melalui rasionalisasi belanja, penajaman program prioritas, serta penguatan sumber-sumber pendapatan daerah,” tegas politisi kawakan tersebut.

Pemkab Lombok Utara tetap berkomitmen untuk memperkuat praktik good governance dengan mengedepankan integritas dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran. Fokus belanja diarahkan langsung untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat, memperkuat infrastruktur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Di akhir penyampaiannya, Bupati Najmul mengharapkan terbangunnya sinergi dan pembahasan yang konstruktif antara pihak eksekutif dan legislatif. Kolaborasi erat tersebut diyakini mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, responsif terhadap dinamika sosial, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat di Bumi Tioq Tata Tunaq.

“RAPBD bukan sekadar instrumen penganggaran, melainkan wujud komitmen bersama dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Lombok Utara. Dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, setiap rupiah anggaran diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(r15)

Share this content:

KESEHATAN

You cannot copy content of this page