

Realisasi PAD KLU Sentuh Angka Rp251,5 Miliar, Pajak Sektor Pariwisata Jadi Kunci Penutup Tahun
Lombok Utara (Getinsidetv.com) – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Utara mencapai Rp251,5 miliar atau 94,54 persen. Bapenda KLU optimis target 100 persen tercapai akhir pekan ini berkat kontribusi pajak hotel dan restoran besar seperti Koka.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) KLU secara resmi mengumumkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada di bawah pengelolaan langsung instansi tersebut kini telah menyentuh angka 94,54 persen atau setara dengan Rp251,5 miliar dari total target yang dipatok sebesar Rp266 miliar. Kepala Bapenda KLU, Tri Darma Sudiana, (11/11/2026) menyampaikan optimisme tinggi di hadapan publik bahwa target ambisius 100 persen akan berhasil digenggam sepenuhnya pada penghujung pekan ini, Jumat mendatang. Capaian gemilang ini tidak hanya merefleksikan efektivitas pengawasan fiskal daerah, tetapi juga menandakan denyut pemulihan ekonomi pariwisata yang kian menunjukkan tren positif di kawasan utara Pulau Lombok tersebut.
Berdasarkan pemantauan internal yang dilakukan secara berkala oleh Bapenda KLU, grafik peningkatan penerimaan daerah menunjukkan tren yang sangat menggembirakan. Secara keseluruhan, akumulasi realisasi PAD Kabupaten Lombok Utara dari berbagai sektor saat ini telah berada di posisi yang cukup solid, yakni 89,39 persen. Angka ini merupakan hasil konsolidasi dari pembaruan data pendapatan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dihimpun secara rutin setiap bulan. Sistem evaluasi berkala yang diterapkan oleh Bapenda memungkinkan pemerintah daerah untuk mendeteksi secara dini setiap deviasi target, sehingga langkah-langkah intervensi dan optimalisasi dapat segera dieksekusi tanpa harus menunggu hingga tahun anggaran berakhir. Pendekatan manajerial yang transparan dan akuntabel ini menjadi pilar utama dalam menjaga kesehatan fiskal Kabupaten Lombok Utara di tengah tantangan ekonomi makro yang dinamis.

Membahas lebih mendalam mengenai struktur pencapaian fiskal tersebut, target yang dibebankan kepada Bapenda KLU bukanlah angka yang kecil, yakni menyentuh angka Rp266 miliar dalam satu tahun anggaran berjalan. Dari target masif tersebut, kerja keras tim penagihan dan pengawasan di lapangan berhasil membukukan pemasukan riil sebesar Rp251,5 miliar hingga pertengahan bulan November 2026 ini. Selisih yang tersisa untuk mencapai target paripurna 100 persen tergolong sangat realistis dan berada dalam jangkauan kendali operasional Bapenda. Optimisme ini ditegaskan kembali oleh Tri Darma Sudiana saat memberikan keterangan resmi di kantornya pada hari Rabu, 11 November 2026, di mana seluruh instrumen penagihan kini diarahkan secara terkonsentrasi untuk merampungkan sisa kewajiban pajak yang belum tertagih dari para wajib pajak utama.
Keyakinan Bapenda KLU untuk menyapu bersih sisa target penarikan PAD dalam tempo beberapa hari ke depan bukanlah tanpa dasar yang kuat. Optimisme tersebut bersandar pada kenyataan di lapangan bahwa masih terdapat sejumlah wajib pajak berskala besar, terutama yang bergerak di sektor perhotelan, akomodasi, dan restoran mewah, yang belum menyelesaikan kewajiban finansial mereka untuk periode masa pajak sebelumnya. Sektor pariwisata dan perhotelan di Kabupaten Lombok Utara selama ini memang diandalkan sebagai salah satu urat nadi perekonomian daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap struktur penerimaan pajak asli daerah. Karakteristik bisnis pariwisata yang bernilai tinggi menjadikan sektor ini sebagai instrumen penyeimbang yang sangat vital dalam mendongkrak akumulasi kas daerah secara drastis dalam waktu singkat.
Menelisik lebih jauh mengenai tata cara kepatuhan perpajakan daerah, regulasi yang berlaku memberikan ruang bagi para pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban fiskal mereka secara tertib melalui batas waktu yang telah ditentukan. Menurut penjelasan Tri Darma Sudiana, mekanisme pembayaran pajak hotel dan restoran diatur secara fleksibel dengan memberikan tenggat waktu hingga 10 hari kerja setelah bulan pajak yang bersangkutan berakhir. Berdasarkan ketentuan normatif tersebut, sejumlah hotel besar yang beroperasi di wilayah Lombok Utara masih memiliki koridor waktu yang sah untuk merampungkan kewajiban finansial mereka sebelum tenggat waktu penutupan pembukuan mingguan tiba pada hari Jumat mendatang. Fleksibilitas ini dirancang untuk memberikan kemudahan administratif bagi korporasi besar sekaligus menjaga kepatuhan hukum perpajakan yang berkeadilan.
Sebagai bentuk transparansi kepada publik, Bapenda KLU tak segan menyoroti kontribusi signifikan dari korporasi-korporasi besar yang menjadi motor penggerak pajak daerah. Tri Darma secara khusus menyebutkan bahwa masih ada beberapa hotel besar yang catatan pembayarannya sedang dalam proses pelunasan, termasuk di antaranya adalah operasional hotel terkemuka seperti Koka. Mengingat skala bisnis dan tingkat okupansi yang tinggi, besaran kontribusi pajak yang disumbangkan oleh entitas semacam Koka bernilai fantastis, bahkan mencapai angka miliaran rupiah untuk satu periode penagihan. Kehadiran dana dari korporasi skala besar ini memegang peranan krusial sebagai penentu utama tercapainya target penutupan PAD KLU, di mana batas akhir penyelesaian administratif dan finansial tersebut jatuh tepat pada hari Jumat ini.
Dalam dinamika pengelolaan keuangan publik, variasi penerimaan di setiap lini usaha tentu tidak selalu berjalan seragam atau linier. Menanggapi potensi fluktuasi tersebut, Kepala Bapenda KLU menegaskan bahwa pencapaian target PAD secara keseluruhan tidak harus dipenuhi secara kaku dan merata pada setiap jenis pendapatan yang ada. Strategi fiskal yang diterapkan oleh pemerintah daerah memungkinkan adanya penyesuaian yang dinamis, di mana kinerja penerimaan yang melampaui target pada satu sektor unggulan dapat difungsikan secara efektif untuk menutupi potensi kekurangan penerimaan dari sektor retribusi atau pajak daerah lainnya. Pendekatan portofolio pendapatan ini membuktikan kematangan fiskal Bapenda KLU dalam membaca peluang ekonomi makro di lapangan secara komprehensif.
Konsistensi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Utara yang bertumpu pada sektor pariwisata menempatkan pajak hotel dan restoran pada posisi yang sangat strategis. Sektor ini bertindak sebagai tulang punggung utama yang menopang ketahanan fiskal daerah di tengah berbagai tantangan eksternal. Dengan standar pelayanan wisata yang terus ditingkatkan oleh para pelaku industri perhotelan, arus kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara memberikan multiplier effect yang langsung dirasakan melalui peningkatan transaksi komersial. Bapenda KLU secara aktif terus melakukan pendampingan dan pengawasan persuasif agar para pelaku usaha pariwisata senantiasa mematuhi kewajiban perpajakan mereka demi kemajuan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di Kabupaten Lombok Utara.
Menyongsong masa depan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, langkah-langkah modernisasi terus digalakkan oleh pemerintah daerah. Tri Darma Sudiana menekankan bahwa penerapan sistem digitalisasi pendapatan daerah merupakan sebuah keniscayaan yang harus diakselerasi guna mengoptimalkan fungsi pengawasan, pemantauan, dan pengelolaan pajak secara real-time. Melalui ekosistem digital, celah kebocoran pendapatan dapat ditekan seminimal mungkin sekaligus mempercepat proses rekonsiliasi data keuangan antar-instansi. Transformasi digital ini tidak hanya mempermudah tugas administrasi internal Bapenda, tetapi juga memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi para wajib pajak dalam menunaikan kewajiban mereka secara nontunai dan transparan.
Sebagai penutup dari rangkaian kebijakan strategis fiskal tahun ini, implementasi digitalisasi pendapatan daerah diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kemandirian fiskal Kabupaten Lombok Utara. Dengan sistem yang terintegrasi penuh, seluruh potensi penerimaan daerah ke depan dapat teridentifikasi secara lebih akurat, objektif, dan terukur. Data komprehensif yang dihasilkan dari sistem digital ini nantinya akan menjadi instrumen evaluasi yang sangat berharga bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam merumuskan target PAD yang lebih realistis, progresif, dan menantang untuk tahun anggaran berikutnya. Dedikasi tinggi yang ditunjukkan oleh Bapenda KLU ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.(r15)
Share this content:



















Post Comment
Anda harus masuk untuk berkomentar.