Lombok Utara 9Getinsidetv.com) – Di ruang kerja Kasi Pemerintahan Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Senin (9/11), secangkir kopi mengepul di tengah diskusi yang melampaui sekadar obrolan santai sore hari. Tiga Penjabat (Pj) Kepala Desa Persiapan—masing-masing Pj Kades Persiapan Pemaru Sarjono, Pj Kades Persiapan Gangga Lalu Firman Ardiansyah, dan Pj Kades Senjajak Darunnajah Eko Sekiadim—duduk melingkar bersama jajaran aparatur kecamatan. Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi birokratik, melainkan sebuah konsolidasi taktis dan strategis untuk merumuskan masa depan administratif tiga wilayah transisi tersebut agar segera bertransformasi menjadi desa definitif yang mandiri dan berdaya saing.

Kehadiran Kasi Trantibun Kecamatan Gangga, Halawi, S.Pd, bersama staf Kantor Camat Gangga, Hayatun Nufus, semakin menegaskan urgensi kolaborasi lintas sektor dalam mengawal proses otonomi skala mikro ini. Masa transisi sebuah daerah otonom baru, betapapun kecil cakupannya, selalu menyimpan kompleksitas tersendiri. Mulai dari kesiapan infrastruktur dasar, penataan birokrasi awal, hingga membangun kepercayaan masyarakat akar rumput (grassroot) terhadap kepemimpinan transisional yang sedang berjalan. Diskusi sore itu menjadi momentum penting untuk menyatukan frekuensi langkah birokrasi di tingkat kecamatan dan desa.

Sorotan utama yang mengawali diskusi mendalam tersebut datang dari Pj Kades Persiapan Pemaru, Sarjono. Ia membedah secara kritis urgensi penguatan regulasi dan tata kelola pemerintahan desa pada masa persiapan yang penuh dinamika. Menurut Sarjono, keseragaman persepsi di antara perangkat desa mutlak diperlukan agar pelayanan publik tidak berjalan kaku atau birokratis sempit. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan harus dipandang sebagai fondasi legalitas yang akan menentukan arah kebijakan jangka panjang di wilayah Pemaru ke depannya.

Lebih jauh, Sarjono menekankan bahwa tantangan terbesar desa persiapan terletak pada mekanisme evaluasi berkala yang diterapkan oleh pemerintah daerah setiap enam bulan sekali. Pengawasan ketat ini menuntut ketertiban administratif tanpa kompromi. “Untuk mengejar evaluasi semesteran. Maka dengan status desa persiapan yang dievaluasi ketat setiap 6 bulan oleh pemerintah daerah, maka ketertiban administrasi harus menjadi atensi khusus kita dengan seluruh aparatur desa persiapan agar tidak dikembalikan ke desa induk,” tegas Sarjono, mengingatkan konsekuensi yuridis dan administratif yang mengintai jika tata kelola gagal memenuhi standar.

Perspektif berbeda namun saling melengkapi disampaikan oleh Pj Kades Persiapan Gangga, Lalu Firman Ardiansyah, yang memfokuskan perhatian pada aspek inventarisasi dan pengamanan aset desa. Bagi Lalu Firman, masa transisi adalah fase krusial untuk melakukan pemetaan komprehensif atas fasilitas umum, kepemilikan tanah desa, kejelasan batas wilayah, hingga sarana dan prasarana penunjang lainnya. Langkah preventif ini dinilai sangat mendesak untuk meredam potensi gesekan horizontal maupun sengketa batas administratif yang kerap menjadi duri dalam daging bagi daerah pemekaran di masa depan.

Tidak berhenti pada pengamanan aset fisik, Lalu Firman juga mendorong para pemangku kepentingan di desa persiapan untuk mulai membidik potensi ekonomi lokal yang spesifik. Setiap wilayah di Kecamatan Gangga memiliki karakteristik geografis dan sosiologis yang unik, yang apabila dieksplorasi secara tepat, akan menjadi motor penggerak kemandirian fiskal desa. Identifikasi potensi ekonomi lokal ini diyakini mampu mempercepat kemandirian finansial desa persiapan sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada suntikan dana transfer dari pemerintah daerah maupun pusat.

Sementara itu, dimensi sosiologis dan partisipasi publik mendapat porsi penekanan dari Pj Kades Senjajak Darunnajah, Eko Sekiadim. Berbekal pengalamannya sebagai mantan Penjabat Desa Santong Mulia, Eko menyoroti pentingnya penguatan modal sosial melalui soliditas dan pelibatan aktif warga. Baginya, pembangunan sebuah desa baru tidak akan pernah berhasil jika hanya digerakkan oleh struktur birokrasi formal tanpa melibatkan denyut nadi masyarakat itu sendiri. Kolaborasi lintas elemen warga menjadi kunci utama dalam merawat semangat gotong royong di tingkat lokal.

Dalam kerangka operasionalnya, Eko menjelaskan bahwa pemerintah desa persiapan perlu menghidupkan kembali peran strategis tim pemekaran dan para tokoh masyarakat lokal sebagai katalisator swadaya. Transparansi informasi juga menjadi pilar mutlak yang tidak boleh diabaikan. Dengan membuka ruang komunikasi yang seluas-luasnya, masyarakat dapat memantau setiap jengkal progres pembangunan di wilayah mereka. “Kita mesti memastikan warga mengetahui perkembangan progres desa persiapan secara berkala agar tidak muncul misinformasi di tingkat grassroot,” ujar Eko menegaskan pentingnya akuntabilitas informasi publik.

Pertemuan yang memadukan kehangatan budaya lokal dan ketajaman analisis birokratik ini merefleksikan keseriusan aparatur pemerintah di Kecamatan Gangga dalam mengawal mandat reformasi administratif. Transformasi dari desa persiapan menuju desa definitif bukan sekadar perubahan nomenklatur di atas kertas administrasi pemerintahan, melainkan sebuah proses transformasi sosial-ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sinergi antara penguatan regulasi, pengamanan aset, dan soliditas modal sosial menjadi tiga pilar penopang yang mutlak dikapitalisasi secara bersamaan.

Diskusi yang sarat gagasan konstruktif tersebut akhirnya ditutup menjelang senja dengan panggilan shalat Ashar berjamaah di Mushala Kantor Camat Gangga. Perjumpaan informal yang diinisiasi di ruang Kasi Pemerintahan ini membuktikan bahwa kualitas kepemimpinan lokal kerap lahir dari ruang-ruang dialog yang jujur, reflektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Di tangan para penjabat kepala desa yang visioner ini, asa masyarakat Gangga untuk melihat desa-desa persiapan mereka berdiri mandiri dan definitif kini berada di jalur yang kian meyakinkan. (d16)