Lombok Utara (Getinsidetv.Com) — Semangat kebersamaan, partisipasi kolektif, dan gairah merumuskan masa depan tata kelola perdesaan berdenyut kuat di wilayah utara Pulau Lombok. Pada Minggu, 8 November 2026 ini, Pemerintah Desa Persiapan Pemaru bersama seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, dan pemangku kepentingan tingkat regional akan menggelar perhelatan dialog strategis bertajuk “Genu Warga Pemaru”.

Forum partisipatif akbar yang mengusung tema besar “Quo Vadis Pemekaran: Membedah Potensi Pemaru dari Berbagai Aspek untuk Pembangunan Masa Depan” tersebut dipusatkan di Desa Persiapan Pemaru, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Perhelatan akbar ini menjadi wadah konsolidasi gagasan untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Pelaksanaan forum dialog strategis Genu Warga Pemaru ini dilatarbelakangi oleh kesadaran fundamental bahwa pembentukan desa baru melalui jalur pemekaran tidak boleh dipandang sekadar sebagai pemenuhan urusan administratif kewilayahan semata. Lebih dari itu, desa adalah ruang kehidupan yang sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi kerakyatan, pelestarian warisan budaya leluhur, perawatan nilai-nilai teologis dan keagamaan, serta pengokohan pilar solidaritas sosial.

Oleh sebab itu, orientasi pembangunan desa di masa transisi harus diletakkan sebagai strategi pemerataan kesejahteraan yang berkelanjutan dan berakar dari bawah. Pembangunan infrastruktur fisik di wilayah desa persiapan wajib berjalan secara harmonis dan selaras dengan penguatan berbagai kapasitas fundamental, seperti penguatan nilai sosial budaya lokal, pemberdayaan ekonomi warga secara mandiri, peningkatan kualitas SDM, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Inisiatif penyelenggaraan Genu Warga Pemaru ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan otoritas penuh kepada desa untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Otoritas otonom ini mencakup kewenangan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa lokal, hak asal usul, serta adat istiadat setempat demi mewujudkan kemandirian wilayah.

Dalam konteks pengelolaan potensi desa yang sangat beragam tersebut, prinsip pembangunan partisipatif (participatory development) diterapkan sebagai kunci keberhasilan yang mutlak. Melalui pelibatan aktif seluruh elemen warga—mulai dari generasi tua hingga kaum muda—pembangunan diletakkan sebagai agenda bersama masyarakat, mengingat Desa Persiapan Pemaru kini tengah berada dalam masa transisi menuju status desa definitif.

Masa transisi ini merupakan fase ujian yang sangat menentukan bagi desa persiapan untuk membuktikan kemampuannya dalam menjalankan fungsi kepemerintahan, mengelola keuangan, serta memberikan pelayanan publik yang prima demi memenuhi indikator evaluasi kelayakan definitif berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 dalam jangka waktu paling lama tiga tahun.

Penjabat Kepala Desa Persiapan Pemaru, Sarjono, S.I.Kom., M.Sos., menjelaskan bahwa guna menjawab sekian banyak tantangan struktural dan kultural tersebut, Genu Warga Pemaru hadir sebagai modalitas strategis yang inklusif. Forum ini didesain secara khusus sebagai metode partisipatif untuk menjaring gagasan segar, ide-ide inovatif, kritik membangun, serta masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan.

“Seluruh rumusan yang terjaring dari warga melalui Genu Warga ini akan menjadi fondasi pijakan berharga dalam mengarahkan haluan kebijakan pembangunan Desa Persiapan Pemaru menuju status definitif yang mandiri, matang, dan berdaya saing,” ungkap Pj. Kades Sarjono di hadapan ratusan peserta forum.

Tujuan utama pelaksanaan Genu Warga Pemaru adalah menggali potensi desa secara holistik dan komprehensif dari berbagai perspektif, sehingga perumusan kebijakan tidak terjebak pada pendekatan populis semata yang miskin substansi. Pemetaan potensi tersebut dibedah secara mendalam melalui pelbagai aspek kehidupan, mulai dari sejarah identitas desa hingga sektor ekonomi kerakyatan dan pendidikan.

Pelaksanaan forum dialog yang berlangsung sehari penuh ini menghadirkan beragam narasumber kompeten dari pelbagai latar belakang keahlian. Pada sesi materi regulasi dan tata kelola pelayanan publik, forum menghadirkan tokoh penting legislatif tingkat regional, yakni Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sudirsah Sujanto, S.Pd.B., S.IP., yang memaparkan pentingnya pemahaman regulasi desa sebagai fondasi utama pelayanan prima dan akuntabilitas kepemerintahan yang dipandu oleh Abdul Gapur, S.Sos., M.Sos.

Sesi berikutnya membawa peserta menelusuri refleksi histori dan identitas kultural melalui pemaparan asal-muasal penamaan “Pemaru” dari aspek sejarah lokal yang disampaikan oleh tokoh masyarakat Romo Sukerti dan Romo Candrawadi, guna memperkuat ikatan emosional dan solidaritas sosial warga. Penguatan identitas ini diintegrasikan secara utuh dengan pendalaman norma-norma teologis serta kearifan lokal komunitas yang dipaparkan oleh Romo Setiawan, Romo Cindrasah, Ketua Majelis Kerapatan Desa (MKD), dan Sukma Adi Dharma.

Tidak kalah penting, sesi sore forum dialog difokuskan pada pemetaan peluang ekonomi dan kelestarian lingkungan melalui bedah potensi pertanian, pariwisata, dan ekonomi lokal yang dipaparkan secara bernas oleh praktisi pertanian sekaligus Kepala Desa Bentek Warna Wijaya, S.A.P., NL.P., bersama pakar pertanian Mahzan Zohdi, S.P., guna menjamin keberlanjutan sumber penghidupan warga.

Dari aspek peningkatan kualitas manusia, akademisi terkemuka dari Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, Dr. Zulhadi, S.IP., M.IP., turut memberikan kontribusi pemikiran strategis melalui sesi eksplorasi potensi dunia pendidikan guna mendongkrak capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Desa Pemaru agar generasi muda menjadi subjek utama kemajuan daerahnya.

Melalui sinergi lintas sektor yang mempertemukan unsur pemerintah desa, legislatif, akademisi, praktisi swasta, tokoh adat, tokoh agama, hingga lembaga pemuda, Genu Warga Pemaru berhasil merumuskan benang merah visi besar pembangunan desa. Pemerintah Desa Persiapan Pemaru berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi dialog ini ke dalam dokumen perencanaan strategis desa demi mewujudkan kesejahteraan berbasis kearifan lokal.(r15)