Lombok Utara (Getinsidetv.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) secara resmi memasuki fase dan tahapan teknis krusial dalam penyiapan skema pembiayaan inovatif Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pengadaan Alat Penerangan Jalan (APJ). Kesiapan teknis tersebut ditandai dengan dibukanya perhelatan Kick Off Meeting Proyek KPBU-APJ KLU yang berlangsung khidmat di Aula Utama Kantor Bupati Lombok Utara di Tanjung pada Selasa (20/10/2026). Forum ini menegaskan komitmen tunggal daerah dalam merealisasikan terobosan pembiayaan non-APBD konvensional demi mewujudkan visi Lombok Utara Terang secara menyeluruh.

Perhelatan kick off meeting tingkat tinggi yang menjadi tonggak sejarah baru tata kelola fiskal di KLU ini dipimpin secara langsung oleh Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, S.T., M.T. Turut hadir memadati meja pimpinan dan kursi persidangan antara lain Wakil Ketua I DPRD KLU Hakamah, Ketua Komisi II DPRD KLU Kamah Yudiarto, Sekretaris Daerah KLU Sahabuddin, S.Sos., M.Si., Kepala Bapprida KLU Ir. Hermanto, jajaran pimpinan Perangkat Daerah teknis, jajaran tim konsultan, serta jajaran pejabat dari Kementerian Keuangan RI dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) / PT PII yang hadir secara virtual maupun tatap muka.

Mengawali rangkaian acara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapprida) KLU, Ir. Hermanto, dalam laporan resminya menegaskan bahwa hari pelaksanaan kick off meeting ini merupakan momentum bersejarah sekaligus langkah konkret dalam merevitalisasi pembangunan sarana publik di Kabupaten Lombok Utara melalui instrumen pembiayaan terobosan. Skema KPBU-APJ dinilai Hermanto sebagai jawaban cerdas dalam mengatasi hambatan keterbatasan anggaran daerah untuk merealisasikan infrastruktur penerangan jalan berkualitas tinggi bagi seluruh warga KLU.

“Hari ini adalah hari bersejarah sekaligus langkah nyata dalam akselerasi pembangunan di Kabupaten Lombok Utara melalui terobosan fiskal daerah. Skema KPBU-APJ ini hadir sebagai solusi konkret untuk menjawab kerinduan masyarakat dan mewujudkan visi daerah Lombok Utara yang terang benderang dari Pemenang hingga Bayan,” ujar Kepala Bapprida Ir. Hermanto memaparkan laporan resminya dengan nada optimis di hadapan jajaran pimpinan eksekutif dan legislatif.

Lebih jauh, Hermanto menggarisbawahi bahwa seluruh alur dan tahapan persiapan KPBU-APJ di Lombok Utara sejauh ini telah berjalan dengan tren progres yang sangat positif, akuntabel, serta transparan. Kehadiran komitmen penuh dari Kementerian Keuangan RI melalui fasilitas Project Development Facility (PDF), penugasan Fasilitator Penyiapan Proyek (FPP), serta pendampingan intensif dari BUMN penjamin investasi PT PII menjadi bukti sahih bahwa pendekatan kebijakan yang diambil oleh Pemkab KLU telah berada di koridor (track) regulasi yang benar dan terukur.

Melalui pelaksanaan Kick Off Meeting ini, Kabupaten Lombok Utara secara resmi melangkah ke tahapan teknis pendalaman yang jauh lebih detail. Selama kurang lebih tiga bulan ke depan, tim konsultan ahli yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh PT PII akan turun secara intensif melakukan kajian mendalam di lapangan. Tim ahli akan mengeksekusi studi kelayakan (Feasibility Study), pemetaan spasial ribuan titik penerangan jalan, analisis kelaikan finansial, kajian hukum tata kelola, hingga analisis dampak lingkungan dan sosial di seluruh wilayah kecamatan se-KLU.

Sementara itu, Ketua Tim Juru Fasilitasi Proyek KPBU APJ dari Kementerian Keuangan RI, Hendro Prasetyo, yang memberikan pengarahan secara langsung melalui sambungan Vicon (Zoom), menegaskan bahwa Pemerintah Pusat melalui Kemenkeu RI memberikan garansi dan komitmen penuh untuk memfasilitasi percepatan pembangunan infrastruktur daerah di Lombok Utara. Kemenkeu siap menyalurkan alokasi fasilitas PDF guna memastikan penyiapan proyek berjalan sesuai standar industri investasi nasional.

“Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan menegaskan komitmen pendanaan dan pendampingan penuh untuk mendukung Pemkab Lombok Utara dalam menyiapkan hingga merealisasikan proyek APJ ini melalui skema KPBU. Fasilitas PDF Kemenkeu kita kucurkan agar proses penyiapan dokumen dan mitigasi risiko berjalan matang,” tegas Hendro Prasetyo seraya mengonfirmasi bahwa proses lelang dan pengadaan tim konsultan pendamping Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) telah resmi tuntas diselesaikan.

Hendro menambahkan, dengan dilibatkannya PT PII sebagai fasilitator utama dan hadirnya tim konsultan independen, pihaknya sangat optimistis proses pematangan dokumen lelang dan transaksi investasi dapat berjalan jauh lebih cepat, terarah, serta terukur. Dukungan teknis dari para konsultan profesional dinilai Kemenkeu sebagai kunci utama agar sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat, PT PII, Pemkab KLU, serta DPRD KLU dapat mengukur ambang batas fiskal (availability payment) yang aman bagi keuangan daerah.

Dalam pengarahan resminya, Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri melayangkan apresiasi dan rasa terima kasih setinggi-tingginya kepada Kementerian Keuangan RI, PT PII, serta seluruh tim konsultan atas dukungan riil bagi pembangunan KLU. Wabup Kus menyebut perhelatan kick off meeting ini sebagai konsolidasi penting usai tahap pemahaman awal untuk menyatukan visi, gerak langkah, serta memperkuat koordinasi lintas instansi demi menghadirkan layanan penerangan jalan umum yang merata dan berkelanjutan bagi warga.

Orang nomor dua di KLU ini menegaskan bahwa keberadaan alat penerangan jalan merupakan jenis pelayanan publik vital yang berdampak langsung pada jaminan keselamatan lalu lintas, penekanan angka kejahatan malam hari, peningkatan produktivitas ekonomi warga perdesaan, serta keindahan tata kota. Melalui proyek KPBU APJ ini, Pemkab KLU menetapkan target capaian tujuh manfaat strategis yang saling menguatkan—mulai dari efisiensi energi listrik, pemanfaatan teknologi lampu pintar (smart lighting), hingga fleksibilitas tata kelola APBD KLU.

Salah satu poin paling transformatif yang dibeberkan oleh Wabup Kusmalahadi adalah mengenai efisiensi waktu pemenuhan target penerangan jalan. Melalui penerapan skema KPBU-APJ, pemenuhan target 100 persen titik lampu jalan di seluruh wilayah KLU diproyeksikan dapat tuntas secara serentak hanya dalam kurun waktu satu tahun pertama pelaksanaan pengerjaan fisik. Kecepatan ini berbanding sangat jauh jika dibandingkan dengan skema pembiayaan APBD murni secara konvensional yang membutuhkan waktu hingga 9 sampai 10 tahun anggaran.

“Jika kita bertahan menggunakan skema konvensional belanja APBD murni yang rata-rata mengalokasikan Rp16 miliar per tahun, kita membutuhkan waktu menunggu hingga 9 atau 10 tahun agar seluruh jalanan Lombok Utara bisa terang. Namun melalui skema KPBU ini, pencapaian target 100 persen titik penerangan jalan dapat kita rampungkan hanya dalam waktu satu tahun pertama. Ini adalah percepatan luar biasa yang manfaatnya langsung dirasakan oleh rakyat tanpa harus menunggu satu dekade,” tegas Wabup Kusmalahadi memaparkan keunggulan KPBU.

Guna memastikan kelancaran pengerjaan studi kelayakan oleh tim konsultan selama tiga bulan ke depan, Wabup Kusmalahadi memberikan instruksi tegas kepada seluruh Kepala OPD teknis, para Camat, hingga para Kepala Desa di Lombok Utara untuk memberikan jaminan dukungan data, kelancaran administrasi, serta kemudahan perizinan di lapangan. Seluruh jajaran birokrasi diperintahkan untuk bergerak cepat dan responsif mendampingi tim konsultan PT PII yang turun mengambil sampel dan pemetaan titik di desa-desa.

Mengakhiri pengarahannya, Wakil Bupati Kusmalahadi Syamsuri mengajak seluruh lapisan warga masyarakat Kabupaten Lombok Utara untuk menyambut baik dan turut merawat sarana penerangan jalan yang nantinya akan dibangun. Wabup Kus menegaskan bahwa Pemkab KLU bersama DPRD KLU berkomitmen penuh untuk mengawal seluruh alur tahapan KPBU-APJ ini agar berjalan sesuai regulasi hukum, bebas dari penyimpangan, transparan, serta memberikan nilai manfaat ekonomi dan sosial yang masif bagi kemajuan Kabupaten Lombok Utara di masa depan.(r15)