Loading Now
×

Wujudkan Akses Rumah Layak Huni, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Berikan Fasilitas Bebas BPHTB bagi MBR

Wujudkan Akses Rumah Layak Huni, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Berikan Fasilitas Bebas BPHTB bagi MBR

Lombok Utara (Getinsidetv.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara kembali menegaskan keberpihakannya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam sektor penyediaan papan dan perumahan. Melalui regulasi daerah yang terukur, pemerintah daerah secara resmi memberlakukan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diperuntukkan secara khusus bagi kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh wilayah Lombok Utara.

Payung hukum pelaksanaan program pro-rakyat ini tertuang secara jelas dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Utara Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Kehadiran regulasi tersebut menjadi landasan legal yang kuat bagi jajaran birokrasi untuk memangkas hambatan biaya perpajakan yang selama ini kerap memberatkan warga saat mengurus legalitas kepemilikan hunian pertama mereka.

Secara substansial, program pembebasan BPHTB ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam meringankan biaya kepemilikan rumah bagi warga yang masuk dalam kategori berpenghasilan rendah. Dengan dinolkannya kewajiban pembayaran pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut, alokasi dana yang dimiliki masyarakat dapat sepenuhnya difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan maupun pembiayaan cicilan rumah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Utara, Tridharma Sudiana, S.STP., M.Si., (29/10/2026) membenarkan dan menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan fasilitas pembebasan pajak ini oleh masyarakat luas. Menurutnya, kebijakan tersebut selaras dengan visi besar pemerintah daerah dalam mendukung penyediaan rumah layak huni serta meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Tridharma Sudiana menjelaskan bahwa biaya BPHTB dalam transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan kerap menjadi salah satu komponen pengeluaran yang cukup besar bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Oleh karena itu, melalui intervensi kebijakan pembebasan tarif berdasarkan Perbup Nomor 42 Tahun 2024 ini, pemerintah hadir memberikan stimulus langsung agar proses peralihan hak dan sertifikasi hunian warga dapat berjalan lebih ringan dan lancar.

Selain memberikan dampak finansial langsung kepada warga penerima manfaat, program bebas BPHTB bagi MBR ini juga diharapkan mampu mendorong tertib administrasi pertanahan dan kepastian hukum aset properti di Kabupaten Lombok Utara. Ketika masyarakat terdorong untuk mengurus legalitas kepemilikan rumah mereka tanpa terbebani biaya BPHTB, basis data objek pajak dan tata ruang wilayah pun akan semakin tertata dengan rapi.

Dalam implementasinya di lapangan, Bapenda Kabupaten Lombok Utara berkomitmen memberikan pelayanan informasi dan pendampingan administrasi yang transparan kepada setiap pemohon. Masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan fasilitas pembebasan BPHTB ini dengan melengkapi persyaratan dokumen yang telah ditetapkan.

Pihak Bapenda KLU juga terus menggencarkan sosialisasi terkait keberadaan Perbup Nomor 42 Tahun 2024 ini kepada para pengembang perumahan bersubsidi, notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta pemerintah kecamatan dan desa. Sinergi lintas pemangku kepentingan ini sangat penting agar informasi program pembebasan BPHTB sampai tepat sasaran kepada warga yang benar-benar membutuhkan.

Melalui kesempatan tersebut, Tridharma Sudiana mengajak seluruh lapisan masyarakat Lombok Utara yang memenuhi kriteria agar segera memanfaatkan program pembebasan BPHTB ini secara optimal. Bagi warga yang membutuhkan penjelasan teknis mengenai tata cara pengajuan maupun syarat administratif, masyarakat dipersilakan untuk datang langsung atau menghubungi kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara optimistis, kehadiran insentif pembebasan BPHTB bagi MBR ini akan menjadi katalisator penting dalam menekan angka kebutuhan rumah layak huni sekaligus menggerakkan roda perekonomian lokal. Kebijakan fiskal yang humanis dan tepat sasaran ini diharapkan terus memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat di Gumi Tioq Tata Tunaq secara berkelanjutan.(r15)

Share this content:

KESEHATAN

You cannot copy content of this page