Loading Now
×

Bapenda KLU Gulirkan Pemutihan Denda PBB-P2 Masa Pajak 2022 ke Bawah, Berlaku sampai 30 Desember 2026

Bapenda KLU Gulirkan Pemutihan Denda PBB-P2 Masa Pajak 2022 ke Bawah, Berlaku sampai 30 Desember 2026

Lombok Utara (Getinsidetv.com )  – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus menunjukkan komitmen nyata dalam membantu meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus mengoptimalkan realisasi penerimaan daerah. Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pemerintah daerah secara resmi menggulirkan Program Keringanan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang ditujukan bagi seluruh lapisan wajib pajak di wilayah setempat.

Kebijakan strategis yang berorientasi pada pemulihan daya beli warga tersebut secara khusus menyasar tunggakan kewajiban perpajakan untuk masa pajak tahun 2022 serta masa pajak PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya. Dengan diberlakukannya aturan ini, masyarakat yang memiliki riwayat keterlambatan pembayaran pajak tanah maupun bangunan kini mendapatkan kesempatan luas untuk melunasi pokok pajaknya tanpa harus terbebani akumulasi denda keterlambatan.

Berdasarkan ketentuan resmi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, masa berlaku program relaksasi pajak ini terbentang cukup panjang. Masyarakat dapat mulai memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi tersebut terhitung sejak tanggal 15 Juli 2026 dan akan terus berlangsung hingga batas akhir pada tanggal 30 Desember 2026 mendatang.

Saat dikonfirmasi awak media pada Kamis, (30/10/2026), Kepala Bapenda Kabupaten Lombok Utara, Tridharma Sudiana, S.STP., M.Si., membenarkan dan menegaskan kembali urgensi di balik pelaksanaan program pemutihan denda tersebut. Menurutnya, kebijakan ini merupakan bentuk hadirnya negara di tengah masyarakat guna memberikan solusi konkret atas persoalan tunggakan pajak yang kerap menumpuk dari tahun ke tahun.

Tridharma Sudiana menjelaskan bahwa tidak sedikit warga masyarakat di berbagai desa maupun kecamatan di Lombok Utara yang sejatinya memiliki niat baik untuk melunasi kewajiban PBB-P2 mereka. Namun, besarnya akumulasi denda administrasi akibat keterlambatan di masa lalu sering kali menjadi penghambat psikologis maupun finansial bagi wajib pajak untuk segera datang melakukan pembayaran.

Melalui penghapusan sanksi administrasi sepenuhnya ini, wajib pajak hanya diwajibkan membayar pokok ketetapan pajaknya saja sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang dimiliki. Langkah persuasif dan solutif ini diharapkan mampu menstimulasi kesadaran wajib pajak agar segera membersihkan catatan tunggakan mereka sebelum tutup tahun anggaran.

Selain membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga masyarakat, program relaksasi PBB-P2 ini juga memiliki peran vital dalam mendukung penyehatan basis data piutang pajak daerah. Dengan terselesaikannya tunggakan-tunggakan lama masa pajak 2022 ke bawah, Bapenda KLU dapat melakukan pemutakhiran data objek dan subjek pajak secara lebih akurat dan akuntabel.

Guna memastikan informasi terkait program keringanan ini tersampaikan secara merata hingga ke pelosok dusun, Bapenda KLU telah menginstruksikan seluruh jajaran petugas pemungut serta berkoordinasi aktif dengan pemerintah kecamatan dan desa. Sosialisasi masif dilakukan baik secara langsung melalui perangkat kewilayahan maupun lewat kanal-kanal informasi digital milik pemerintah daerah.

Tridharma Sudiana juga mengingatkan seluruh wajib pajak agar tidak menunda-nunda pemanfaatan fasilitas penghapusan denda ini hingga mendekati tenggat waktu berakhir pada 30 Desember 2026. Masyarakat diimbau untuk segera mengecek status tagihan PBB-P2 mereka dan melakukan pembayaran melalui loket-loket resmi maupun kanal pembayaran elektronik yang telah terintegrasi dengan sistem Bapenda KLU.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara optimistis, sinergi antara kebijakan relaksasi pajak yang pro-rakyat dengan meningkatnya partisipasi aktif masyarakat akan memberikan dampak positif bagi kemandirian fiskal daerah. Seluruh dana yang terkumpul dari pelunasan PBB-P2 tersebut nantinya akan kembali dialokasikan untuk membiayai berbagai program pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik demi kesejahteraan warga Lombok Utara.(r15)

Share this content:

KESEHATAN

You cannot copy content of this page