Lombok Utara (Getinsidetv.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) memperkuat langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan melalui kolaborasi intensif bersama Komisi Informasi (KI) Nusa Tenggara Barat. Sinergi ini ditegaskan dalam pertemuan resmi antara pimpinan daerah dan otoritas informasi provinsi tersebut di Kantor Bupati Lombok Utara, Senin (4/5/2026).

Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, secara langsung menerima kunjungan silaturahmi Ketua KI NTB, Sahnam, S.H., beserta rombongannya. Pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang mempererat hubungan kelembagaan, tetapi juga menjadi wadah sinkronisasi kebijakan mengenai keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemkab KLU.

Diskusi yang berlangsung dalam suasana hangat tersebut menyoroti urgensi transparansi informasi sebagai pilar utama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kedua pihak bersepakat bahwa keterbukaan merupakan elemen esensial dalam membangun kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah.

Dalam sambutannya, Bupati Najmul Akhyar menyampaikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif kunjungan yang dilakukan oleh jajaran KI NTB. Menurutnya, koordinasi semacam ini sangat krusial untuk memastikan bahwa standar keterbukaan informasi di Lombok Utara berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

“Pemerintah Kabupaten Lombok Utara berkomitmen mendukung keterbukaan informasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas,” tegas Najmul Akhyar di hadapan delegasi KI NTB. Pernyataan ini menegaskan posisi KLU yang memprioritaskan aksesibilitas data bagi masyarakat luas.

Najmul juga menekankan bahwa komitmen tersebut bukan sekadar janji administratif, melainkan implementasi nyata dalam tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Hal ini diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.

Di sisi lain, Ketua Komisi Informasi NTB, Sahnam, S.H., menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan agenda resmi pascapelantikan komisioner KI NTB periode terbaru. Fokus utamanya adalah memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten di seluruh wilayah NTB.

Sahnam menilai bahwa sinergi dengan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mendorong implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) hingga ke tingkat paling teknis. KI NTB berkomitmen untuk memberikan pendampingan dalam memperkuat struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Kunjungan ini juga membahas upaya mitigasi sengketa informasi melalui perbaikan sistem pelayanan informasi publik. KI NTB berharap setiap instansi di bawah Pemkab KLU dapat lebih proaktif dalam menyediakan informasi berkala yang dibutuhkan masyarakat.

Pertemuan tersebut ditandai dengan pertukaran pandangan mengenai tantangan digitalisasi informasi publik. Keduanya sepakat bahwa pemanfaatan teknologi harus diimbangi dengan akurasi data dan kecepatan respons terhadap setiap permohonan informasi dari warga.

“Kunjungan ini merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi dalam mendorong implementasi keterbukaan informasi publik di seluruh NTB,” ungkap Sahnam saat menjelaskan tujuan delegasinya.

Pihak KI NTB mengapresiasi keterbukaan Pemkab KLU yang selama ini menunjukkan progres positif dalam penilaian indeks keterbukaan informasi. Capaian ini diharapkan terus ditingkatkan melalui inovasi layanan yang lebih memudahkan akses masyarakat.

Pertemuan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi lintas lembaga demi pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Fokus utamanya tetap pada orientasi pelayanan masyarakat yang cepat, tepat, dan tidak diskriminatif.

Interaksi antarpejabat dalam pertemuan tersebut juga menunjukkan adanya kesamaan visi dalam memerangi misinformasi di tengah publik. Kolaborasi KI NTB dan Pemkab KLU diharapkan menjadi benteng dalam menyajikan fakta dan data yang valid kepada masyarakat.

Di akhir pertemuan, kedua instansi sepakat untuk menindaklanjuti poin-poin pembicaraan dengan kegiatan pembinaan teknis bagi aparatur pemerintah daerah. Tujuannya agar kompetensi pengelola informasi semakin mumpuni dalam menghadapi dinamika permintaan informasi publik.

Bupati Najmul Akhyar berharap kunjungan silaturahmi ini membuahkan hasil nyata berupa peningkatan peringkat keterbukaan informasi bagi Kabupaten Lombok Utara di masa mendatang. Hal ini menjadi indikator keberhasilan tata kelola birokrasi yang modern.

Komisi Informasi NTB juga berjanji akan terus menjalin komunikasi intensif dengan kabupaten/kota untuk memastikan setiap keluhan masyarakat terkait akses informasi dapat tertangani dengan baik melalui jalur mediasi maupun ajudikasi.

Atmosfer positif yang tercipta selama pertemuan ini memberikan sinyal kuat bahwa keterbukaan informasi di Nusa Tenggara Barat sedang menuju arah yang lebih baik. Komitmen pimpinan daerah menjadi kunci suksesnya keterbukaan ini di tingkat akar rumput.

Kegiatan silaturahmi ini diakhiri dengan dokumentasi bersama sebagai simbol dimulainya babak baru sinergi antara Pemkab KLU dan Komisi Informasi NTB. Semua pihak optimistis bahwa transparansi akan membawa dampak sistemik pada kemajuan ekonomi dan kesejahteraan warga.

Melalui kerja sama yang solid ini, Kabupaten Lombok Utara berambisi menjadi barometer keterbukaan informasi publik di NTB. Langkah ini sekaligus mendukung visi besar pemerintah pusat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani.(r15)