Lombok Utara (Getinsidetv.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) resmi mengoperasikan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai langkah strategis untuk menjawab tingginya kebutuhan tenaga kerja bersertifikasi di wilayah tersebut. Peresmian ini menandai babak baru dalam upaya daerah memperkecil kesenjangan antara kualifikasi pencari kerja dengan standar industri modern.

Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT., meresmikan langsung fasilitas tersebut didampingi sejumlah pejabat penting, termasuk Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi NTB dan Kepala BPVP Lombok Timur, Kamis (7/5/2026). Kehadiran para pemangku kepentingan lintas level ini menegaskan urgensi pengembangan SDM di Bumi Tioq Tata Tunaq.

Dalam arahannya, Wabup Kusmalahadi menyoroti dinamika sektor jasa dan pariwisata Lombok Utara yang terus berekspansi namun belum dibarengi dengan ketersediaan tenaga kerja kompeten secara masif. Ia menilai, peningkatan kapasitas melalui pelatihan formal merupakan syarat mutlak agar warga lokal tidak sekadar menjadi penonton di tengah kemajuan ekonomi daerah.

“Kesenjangan antara kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja masih menjadi tantangan. Saat ini banyak lowongan kerja tersedia, namun tenaga kerja belum sepenuhnya memenuhi standar kompetensi dan sertifikasi yang dibutuhkan,” tegas Kusmalahadi saat meninjau fasilitas gedung.

Pemerintah daerah melalui DPMPTSP KLU berkomitmen untuk menjadikan BLK ini sebagai pusat inkubasi talenta yang adaptif terhadap kebutuhan pasar. Komitmen ini diwujudkan dengan menghadirkan program-program pelatihan yang tidak hanya fokus pada hard skill, tetapi juga pemenuhan sertifikasi profesi yang diakui secara nasional maupun internasional.

Wabup Kusmalahadi menambahkan bahwa daya saing tenaga kerja lokal harus mampu menembus batas wilayah. “Kita ingin tenaga kerja Lombok Utara memiliki daya saing dan mampu memenuhi kebutuhan industri, baik di daerah maupun luar daerah,” tuturnya optimistis di hadapan jajaran Forkopimda yang hadir.

Secara teknis, Kepala DPMPTSP Kabupaten Lombok Utara, Evi Winari, S.P., M.Si., menjelaskan bahwa pembangunan fisik gedung BLK ini menggunakan alokasi APBD Tahun 2025. Meskipun saat ini bangunan sudah berdiri, statusnya masih berada dalam masa pemeliharaan untuk memastikan kualitas konstruksi sesuai standar pelayanan publik.

Evi mengakui bahwa perjalanan BLK ini masih memerlukan dukungan anggaran lebih lanjut untuk mencapai fungsionalitas paripurna. Beberapa fasilitas krusial seperti asrama bagi peserta pelatihan dari wilayah pelosok serta sarana prasarana ramah disabilitas menjadi prioritas pengembangan pada tahap berikutnya.

Selain infrastruktur fisik, DPMPTSP juga bergerak progresif dalam membangun jaringan kemitraan. Saat ini, kerja sama strategis telah dijalin dengan sejumlah hotel berbintang dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menciptakan sistem link and match yang efektif.

Kerja sama ini bertujuan untuk memetakan kebutuhan spesifik industri pariwisata sehingga kurikulum pelatihan di BLK dapat disesuaikan secara presisi. Pola ini diharapkan mampu memangkas waktu tunggu lulusan SMK untuk terserap di dunia kerja.

“Lulusan SMK diharapkan dapat langsung terserap di dunia kerja dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan perusahaan,” jelas Evi Winari saat memaparkan skema penyaluran tenaga kerja. Langkah ini dinilai sebagai solusi konkret dalam menekan angka pengangguran terbuka di tingkat usia produktif.

Operasional BLK ini nantinya akan diawasi secara berkala untuk menjamin mutu pelatihan yang diselenggarakan. Sinergi dengan BPVP Lombok Timur juga akan diperkuat dalam hal standarisasi instruktur dan modul pelatihan agar selaras dengan program kementerian terkait.

Sejalan dengan visi besar pemerintah daerah, kehadiran BLK diharapkan menjadi katalisator bagi pertumbuhan wirausaha baru. Selain mencetak karyawan industri, BLK juga didorong untuk memberikan pelatihan manajemen bisnis bagi mereka yang ingin membuka lapangan usaha mandiri.

Masyarakat Lombok Utara merespons positif kehadiran balai pelatihan ini. Dengan akses pelatihan yang lebih dekat dan terjangkau, biaya peningkatan skill bagi pemuda daerah diharapkan dapat ditekan secara signifikan.

Secara keseluruhan, peresmian gedung ini merupakan manifestasi dari komitmen politik Bupati dan Wakil Bupati dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Fokus pada sektor tenaga kerja dipandang sebagai investasi jangka panjang yang paling berdampak bagi kesejahteraan warga.

Upacara peresmian diakhiri dengan peninjauan ruang-ruang praktik oleh rombongan pimpinan daerah. Kusmalahadi menyempatkan diri berdialog dengan beberapa calon instruktur untuk memastikan kesiapan operasional dalam waktu dekat.

Pemkab KLU juga membuka peluang bagi pihak swasta untuk berkontribusi melalui program CSR dalam pemenuhan alat-alat praktik yang masih terbatas. Kolaborasi multipihak dipandang sebagai kunci percepatan kemandirian BLK KLU.

Dengan resminya gedung BLK ini, Pemkab Lombok Utara mengirimkan sinyal kuat kepada para investor bahwa daerah siap menyediakan tenaga kerja yang terampil dan bersertifikat. Kepastian ketersediaan SDM diharapkan menjadi magnet baru bagi investasi di sektor pariwisata dan jasa.

Sinergi antara pemerintah, akademisi (SMK), dan pelaku industri kini menjadi fondasi utama dalam ekosistem ketenagakerjaan di Lombok Utara. Keberhasilan program ini akan diukur dari persentase penyerapan lulusan pelatihan di berbagai sektor industri dalam satu tahun ke depan.

Menutup rangkaian acara, Wabup Kusmalahadi kembali mengingatkan bahwa gedung hanyalah sarana, sementara keberhasilan sesungguhnya terletak pada perubahan nasib tenaga kerja lokal yang lebih sejahtera dan bermartabat.(r15)