Lombok Utara (Getinsidetv.com) — Gabungan kelompok nelayan dari lima kecamatan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendatangi Kantor DPRD KLU untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (12/8/2026). Para nelayan mengadukan makin sulitnya mengakses Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang menjadi kebutuhan vital untuk melaut.

Koordinator Gabungan Kelompok Nelayan KLU, Dedi Romi Harjo, mengungkapkan bahwa kelangkaan dan antrean panjang di SPBU kian memburuk. Kondisi ini dipicu oleh ditutupnya dua SPBU utama di Tanjung dan Kayangan akibat masalah internal pemilik SPBU dengan pihak perbankan.

“Tantangan di lapangan lebih banyak berkaitan dengan pengaturan stok. Idealnya, ketika kelompok nelayan mau membeli BBM, stoknya jangan dihabiskan untuk yang lain. SPBU harus menyisakan alokasi khusus bagi teman-teman nelayan,” ujar Romi saat menyampaikan aspirasinya di hadapan pimpinan DPRD KLU.

Romi mendesak PT Pertamina selaku pengawas dan penyalur BBM untuk memperketat pengawasan distribusi agar alokasi solar bersubsidi benar-benar tepat sasaran. Selain itu, manajemen SPBU diminta meningkatkan ketertiban operator di lapangan.

Guna mengurai kemacetan dan antrean panjang, Romi mengusulkan agar manajemen SPBU membuat pola pelayanan khusus. Salah satunya dengan menyediakan jam atau skema pelayanan khusus bagi pemegang surat rekomendasi, seperti nelayan dan petani.

“Kami juga sangat berharap dua SPBU yang saat ini ditutup dapat segera beroperasi kembali agar beban antrean terbagi,” tegasnya.

Menanggapi aduan tersebut, Wakil Ketua I DPRD KLU, Hakamah, S.Kh., menyatakan dapat memahami beban berat yang dialami para nelayan. Menurutnya, kebutuhan solar nelayan secara individu sebenarnya tergolong kecil, yakni sekitar 2 hingga 5 liter per hari, namun proses mendapatkannya sangat menyita waktu akibat antrean hebat.

“Fokus utamanya adalah bagaimana mereka dipermudah mengakses pembelian BBM di SPBU. Kasihan nelayan, mereka datang hanya untuk membeli 2 liter solar tetapi harus ikut antre panjang berjam-jam,” kata politisi Partai Gerindra tersebut.

Hakamah mendorong Pemerintah Daerah KLU untuk segera melakukan lobi dan koordinasi dengan instansi berwenang agar dua SPBU yang bermasalah dapat diaktifkan kembali. Ia juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang bertugas mengeluarkan surat rekomendasi BBM bersubsidi agar memberikan respon cepat dan tidak berbelit-belit.

“Jangan sampai kendala birokrasi dan akses BBM ini membuat nelayan tidak bisa melaut dan kehilangan mata pencaharian,” tegas Hakamah.

Sebagai langkah konkret jangka pendek, DPRD KLU mengusulkan pembentukan grup komunikasi khusus (WhatsApp) yang melibatkan perwakilan nelayan, dinas terkait, dan anggota DPRD guna mempercepat koordinasi, penyampaian informasi, serta pengawasan distribusi BBM di lapangan. (r15)