Lombok Utara (Getinsidetv.com) – Langkah nyata dalam mengawal kesejahteraan masyarakat terus ditunjukkan oleh jajaran legislatif Kabupaten Lombok Utara (KLU). Pada masa sidang II tahun dinas 2026, Anggota DPRD KLU periode 2024–2029 dari Fraksi PDI Perjuangan, Lalu Muhammad Zaki, merealisasikan komitmen politiknya melalui program perlindungan jaminan sosial yang menyasar ratusan warga di Daerah Pemilihan (Dapil) Bayan.

Kegiatan serap aspirasi masyarakat atau reses tersebut digelar secara khidmat di kediaman Lalu Muhammad Zaki di Kecamatan Bayan, Lombok Utara, pada Rabu (8/7). Berbeda dengan reses konvensional yang hanya menampung usulan, agenda kali ini langsung dibarengi dengan aksi konkret yang menyentuh kebutuhan mendasar warga, khususnya para pekerja sektor informal seperti petani.

Hadir langsung dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Lombok Utara sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan KLU, Raden Miling. Kehadiran pucuk pimpinan legislatif ini menegaskan dukungan penuh partai terhadap program-program kerakyatan. Selain itu, tampak pula perwakilan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) KLU yang diwakili Kabid Tenaga Kerja, Fahrudin, serta perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTB, Aris Ramdani.

Momentum reses ini menjadi sangat berharga bagi warga Kecamatan Bayan karena ditandai dengan pembagian secara simbolis 500 kartu BPJS Ketenagakerjaan. Istimewanya, seluruh kepesertaan jaminan sosial tersebut diberikan secara gratis kepada warga, karena premi bulanannya telah dibayarkan penuh selama satu tahun ke depan melalui komitmen pribadi sang legislator.

Dalam sambutannya, Raden Miling memberikan apresiasi mendalam atas dedikasi dan kepedulian yang ditunjukkan oleh kolega kepartaiannya tersebut. Membuka acara dengan salam lintas agama yang hangat, Raden Miling menekankan pentingnya sinergi antara jajaran dinas terkait, BPJS, dan institusi dewan agar skema bantuan sosial ini tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Raden Miling juga mengingatkan pentingnya transparansi dan kejelasan informasi dalam setiap program pendataan jaminan sosial agar tidak memicu klaim sepihak di kemudian hari. Ia juga menyapa dengan takzim perwakilan Dinas Sosial, jajaran pengurus PAC PDI Perjuangan Kecamatan Bayan, serta ratusan warga pendukung yang memadati lokasi acara sejak sore hari.

Sementara itu, Lalu Muhammad Zaki menegaskan bahwa pembagian kartu BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan bentuk terima kasih dan tanggung jawab moral kepada basis massa setianya. “Inilah program nyata yang saya dedikasikan khusus untuk pendukung saya di Bayan. Jika di luar barisan pendukung, tentu akan kami coret karena ini amanah konstituen,” tegas dewan dari PDI Perjuangan tersebut.

Tidak berhenti di situ, politisi muda ini juga mengumumkan rencana program berkelanjutan yang berskala jangka panjang. Zaki memproyeksikan bahwa menjelang bulan suci Ramadan tahun depan, dirinya akan meluncurkan program jaring pengaman sosial berupa pembagian sarung dan beras demi meringankan beban ekonomi mitra dan pendukung setianya.

Zaki membeberkan bahwa premi BPJS Ketenagakerjaan ini bernilai sekitar Rp 17.000 per bulan, yang jika diakumulasikan selama lima tahun masa jabatan akan menjadi investasi proteksi diri yang sangat bernilai bagi warga. “Daripada warga harus membayar mandiri seribu rupiah per hari secara mandiri, di sini semuanya dipastikan gratis dan terbayar rapi, jadi ini murni dedikasi, bukan sekadar komoditas politik,” imbuhnya.

Ia berharap melalui reses yang rutin digelar setiap empat bulan sekali ini, masyarakat Bayan tidak hanya sekadar menerima manfaat materiil, tetapi juga semakin melek terhadap fungsi dan hak-hak jaminan sosial mereka. Zaki juga berencana merumuskan program pengadaan sembako tahunan yang nantinya akan didiskusikan secara matang bersama tim pemenangannya.

Apresiasi senada juga datang dari eksekutif. Kabid Tenaga Kerja DPMPTSPTK KLU, Fahrudin, menyatakan kekagumannya terhadap etos kerja Lalu Muhammad Zaki yang akrab disapa Mamiq Zaki. Fahrudin memaparkan bahwa dinasnya membidangi urusan penanaman modal, perizinan terpadu, hingga ketenagakerjaan, yang berkantor tepat di depan Kantor Bupati KLU.

Menurut catatan Fahrudin, dari total 30 Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara, hanya ada enam legislator yang dinilai sangat intensif, progresif, dan peduli mengurus integrasi program jaminan sosial (EBPADA) dengan BPJS Ketenagakerjaan. “Satu di antara yang sedikit itu adalah Mamiq Zaki. Beliau menganggap proteksi ini vital untuk menaikkan harkat, martabat, dan kesejahteraan masyarakat kecil,” ungkap Fahrudin di hadapan warga.

Fahrudin bahkan mengaku kerap dibuat “malu” sekaligus bangga oleh keaktifan Mamiq Zaki yang selalu turun tangan sendiri mengawal berkas administrasi warga ke kantor dinas, tanpa mengandalkan ajudan atau orang kepercayaan. Kegigihan dewan PDI Perjuangan tersebut diakui menjadi pelecut semangat bagi jajaran birokrasi di KLU untuk mempercepat penyelesaian administrasi jaminan sosial bagi masyarakat kelas bawah.

Lebih lanjut, Fahrudin memaparkan secara garis besar manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai daerah lewat APBD maupun stimulan dewan, mulai dari pengobatan medis penuh akibat risiko kerja hingga jaminan kematian. Ia mencontohkan, bagi peserta dengan masa keanggotaan di bawah 3 bulan yang meninggal dunia, ahli waris berhak menerima santunan Rp 10 juta, sementara yang di atas 3 bulan mencapai Rp 42 juta, bahkan mencakup beasiswa anak.

Di sisi lain, Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTB, Aris Ramdani, naik ke podium untuk memberikan edukasi teknis mengenai mekanisme jaminan perlindungan tersebut. Aris memuji langkah strategis Mamiq Zaki yang berhasil mengasuransikan sebanyak 520 warga di wilayah konstituennya melalui sinergi data yang solid.

Dalam edukasinya, Aris meluruskan pemahaman warga agar tidak tertukar antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, karena keduanya memiliki fungsi pelengkap yang krusial. Jika BPJS Kesehatan digunakan saat warga mengidap penyakit medis konvensional seperti demam berdarah, maka BPJS Ketenagakerjaan murni memproteksi risiko kecelakaan kerja dan kematian.

“Bapak dan Ibu di sini mayoritas bekerja sebagai petani yang tidak memiliki jam kerja formal mengikat. Risiko kerja seperti terkena mata cangkul atau traktor itu mutlak dikategorikan sebagai kecelakaan kerja, dan kartu inilah yang akan menanggung seluruh biaya penanganannya di rumah sakit sampai sembuh total,” urai Aris terperinci.

Aris menjamin pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan akan mengover biaya pengobatan tanpa batasan nominal, termasuk memberikan subsidi biaya transportasi ambulans rujukan ke RSUD Lombok Utara maksimal sebesar Rp 5 juta. Perlindungan berlapis ini memastikan para petani di Bayan tidak kehilangan perlindungan finansial saat musibah terjadi.

Hebatnya lagi, selama masa pemulihan di rumah sakit, warga yang tidak dapat bekerja akan diberikan santunan pengganti penghasilan sebesar Rp 1 juta per bulan untuk tahun pertama, dan Rp 500 ribu per bulan untuk tahun berikutnya. Skema proteksi ini juga mencakup santunan cacat anatomis akibat kerja yang besarannya dihitung proporsional oleh tim medis resmi.

Sebagai penutup, Aris menjelaskan skema tertinggi jika terjadi skenario terburuk berupa kematian akibat kecelakaan kerja, di mana ahli waris akan menerima santunan berkala senilai total Rp 70 juta. Negara juga memastikan keberlanjutan masa depan keluarga inti dengan mengucurkan beasiswa pendidikan maksimal Rp 174 juta untuk dua orang anak peserta, mulai dari jenjang TK hingga lulus strata satu (S1).(r15)