Lombok Utara (Getinsidetv.com) – Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., menyampaikan tanggapan kepala daerah atas pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lombok Utara terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025,  Penyampaian ini dilakukan dalam Sidang Paripurna DPRD KLU di Ruang Sidang DPRD KLU, Senin (27/7).Sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD KLU Agus Jasmani dan didampingi Wakil Ketua I Hakamah ini juga dihadiri oleh Anggota dewan lainya, anggota Forkopimda KLU, Sekretaris Daerah Sahabuddin, para Kepala Perangkat Daerah, serta  undangan lainnya.

Dalam tanggapannya, Bupati Najmul menegaskan bahwa dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut telah disusun dengan kepatuhan penuh terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.1/2105/KEUDA, dokumen  menyajikan refleksi komprehensif mulai dari postur pendapatan, belanja, pembiayaan, hingga posisi neraca daerah.

“Kita patut bersyukur bahwa laporan ini telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),”ujar Bupati Najmul.

Capaian tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang terus terjaga dengan baik.

Menyikapi dinamika fiskal, Bupati Najmul menyoroti beberapa poin krusial yang menjadi perhatian kebijakan pemerintah daerah ke depan, Pengelolaan SiLPA Produktif, sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang berasal dari pelampauan target pendapatan dan efisiensi belanja akan dikelola secara cermat agar tetap memberikan nilai produktif bagi APBD, Optimalisasi PAD Berkeadilan, Pemerintah berkomitmen mengoptimalkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat, Iklim investasi yang kondusif akan terus dijaga untuk mendukung pertumbuhan usaha, sambil menghindari regulasi yang memberatkan pelaku usaha lokal, Evaluasi Belanja Modal Menanggapi tren penurunan realisasi belanja modal, Pemkab KLU akan melakukan evaluasi komprehensif pada aspek perencanaan dan realisasi program kegiatan, 

“Langkah ini diambil guna memastikan pembangunan infrastruktur daerah tidak terhambat dan berjalan sesuai target,”katanya.

Bupati Najmul juga mengapresiasi proses pembahasan Raperda Pertanggungjawaban yang berlangsung konstruktif, hubungan antara eksekutif dan legislatif selama ini mencerminkan kemitraan yang harmonis.

“Perbedaan pandangan yang muncul dalam setiap tahapan pembahasan merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat, yang pada akhirnya bermuara pada satu tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Najmul berharap sinergi baik  terus menjadi modal penting dalam menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran dan efektif. 

“Dengan semangat kebersamaan dan komunikasi yang konstruktif, saya yakin kita mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan mewujudkan Kabupaten Lombok Utara yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing,”tutup Bupati Najmul.(r15)