Lombok Utara (Getinsidetv.com) — Kepolisian Resor (Polres) Lombok Utara menerjunkan personel gabungan untuk mengawal ketat distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 17.923 penerima manfaat di wilayah Kecamatan Tanjung, Nusa Tenggara Barat. Langkah ini diambil guna menjamin rantai pasok makanan bernutrisi tinggi tersebut mendarat aman, tepat sasaran, dan steril dari potensi penyimpangan sejak dari dapur hingga ke meja makan anak sekolah.

Pengawasan intensif pada Kamis (13/8/2026) ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Tanjung AKP Surya Irawan di bawah kendali Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta. Fokus pengamanan menyasar sembilan lokasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memproduksi ribuan porsi makanan saban harinya. Kehadiran aparat bukan sekadar formalitas menjaga ketertiban, melainkan memastikan standar kelayakan gizi dan kebersihan terpenuhi sebelum dibagikan.

Kasi Humas Polres Lombok Utara IPTU Zainuddin menegaskan, keterlibatan personel kepolisian tidak ditujukan untuk mengambil alih ranah teknis pengelola SPPG atau Dinas Pendidikan. Sebaliknya, Polri mengambil peran protektif guna mengantisipasi hambatan logistik, risiko kontaminasi pangan, hingga celah kebocoran kuota penerima manfaat di lapangan.

“Polri hadir untuk memastikan program strategis nasional ini berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran. Pengawasan ketat dari pintu dapur penyedia hingga titik penerima adalah bagian dari komitmen kami menjaga investasi masa depan anak bangsa,” ujar IPTU Zainuddin saat dikonfirmasi, Kamis (13/8/2026).

Skala distribusi di Lombok Utara tergolong masif dan kompleks. Target sasaran tak hanya menjangkau pelajar dari tingkat PAUD hingga sekolah menengah dan pondok pesantren, tetapi juga merambah kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta para tenaga pendidik. Pola distribusi multisasaran ini menuntut presisi data dan ketepatan waktu pengantaran agar kondisi makanan tetap segar.

Secara teknis, tim pengawas memeriksa detail variasi menu yang disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi masing-masing kelompok sasaran. Karbohidrat dan protein seperti nasi, ayam, telur, ikan, tahu, tempe, serta asupan serat dari sayuran dan buah segar dikemas dengan porsi terukur. Kalibrasi porsi antara balita dan remaja menjadi perhatian khusus agar ketercukupan gizi tidak salah kaprah.

Pengawalan berlapis dari aparat kepolisian ini secara langsung memberikan rasa aman bagi para juru masak SPPG, pengantar logistik, hingga kepala sekolah. Hambatan kerawanan sosial di tingkat tapak dapat ditekan serendah mungkin, sehingga para pendidik dapat berfokus pada kegiatan belajar-mengajar tanpa terbebani kerumitan pembagian logistik pangan.

Dari kacamata pembangunan sumber daya manusia (SDM), pengawalan program MBG di Lombok Utara menjadi preseden penting dalam mengatasi persoalan stunting dan kerawanan gizi di kawasan Nusa Tenggara Barat. Ketersediaan makanan bergizi yang teratur terbukti berkorelasi positif dengan peningkatan fokus belajar serta tingkat kehadiran siswa di kelas.

Kendati pengamanan diperketat, kepolisian menegaskan keberhasilan jangka panjang program MBG tetap bertumpu pada partisipasi aktif masyarakat. Aparat membuka ruang aduan publik jika ditemukan kejanggalan mutu makanan, ketidaksesuaian jumlah porsi, atau keterlambatan jadwal distribusi yang merugikan penerima manfaat.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut memantau. Jika ada ketidaksesuaian di lapangan, sampaikan melalui saluran resmi agar segera kami tindak lanjuti bersama pengelola program,” pungkas IPTU Zainuddin.(r15)