Lombok Utara (Getinsidetv.com) – Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyalurkan Beasiswa Retrieval dan Beasiswa Transisi secara simbolis kepada sejumlah perwakilan siswa jenjang SD dan SMP di Aula Kantor Dikbudpora KLU, Tanjung, Rabu (2/9/2026). Langkah konkrit ini ditempuh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) sekaligus menyukseskan gerakan Sapu Bersih Drop Out (Saber DO) di bumi Dayan Gunung.

Penyerahan bantuan pendidikan yang disaksikan langsung oleh para pemangku kepentingan pendidikan daerah tersebut dirangkai dengan sosialisasi pemetaan kategori ATS. Kepala Dikbudpora KLU, M. Najib, memaparkan bahwa fenomena ATS di KLU terbagi dalam tiga kelompok utama, yaitu anak putus sekolah (drop out), anak lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, serta anak usia sekolah yang sama sekali belum pernah mengenyam pendidikan.

Berdasarkan data pemetaan Dikbudpora KLU, persentase terbesar angka ATS di Lombok Utara tidak didominasi oleh anak yang murni putus sekolah di tengah jalan. Sebaliknya, angka terbanyak justru berada pada kategori anak yang tamat dari jenjang sebelumnya namun terkendala untuk melanjutkan sekolah (lulus tidak melanjutkan), seperti perpindahan dari tingkat SD ke SMP atau SMP ke SMA.

“ATS di Lombok Utara saat ini dominan pada kategori anak yang tamat sekolah namun tidak melanjutkan, seperti lulusan SD yang tidak masuk SMP atau lulusan SMP yang tidak ke SMA. Sedangkan untuk anak yang murni putus sekolah jumlahnya relatif kecil. Melalui dua program beasiswa ini, pemerintah daerah hadir membantu mereka,” ujar M. Najib di sela-sela penyerahan beasiswa.

Pemerintah Daerah merancang kedua jenis beasiswa tersebut dengan skema intervensi yang berbeda sesuai kebutuhan lapangan. Beasiswa Retrieval difokuskan untuk merekrut dan membiayai kembali anak-anak yang terlanjur putus sekolah agar mau melanjutkan pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melalui jalur Paket A, B, atau C. Sementara Beasiswa Transisi disalurkan khusus bagi lulusan terkendala biaya agar dapat langsung menyambung pendidikan formal di sekolah tujuan.

Najib menjelaskan bahwa data ATS bersifat dinamis dan fluktuatif, sehingga saat ini masih terus menjalani proses validasi dan verifikasi faktual oleh tim pusat bersama organisasi kemasyarakatan mitra, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Berdasarkan sebaran geografis, angka ATS tertinggi tercatat masih berada di wilayah Kecamatan Bayan dan grafiknya cenderung menurun ketika bergerak ke arah wilayah barat KLU.

Dari perspektif kebijakan publik, Dikbudpora KLU menegaskan bahwa faktor keterbatasan ekonomi seharusnya tidak lagi menjadi tembok penghalang bagi anak-anak untuk mengecap Wajib Belajar 12 Tahun. Negara telah menyediakan skema pendanaan yang sangat memadai, mulai dari alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program sekolah gratis, hingga opsi Sekolah Rakyat yang dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem kategori desil 1 dan 2.

Meski dukungan finansial telah disiapkan, penanganan ATS di lapangan masih membentur tembok tantangan sosial dan budaya yang cukup kompleks. Beberapa kendala mendasar yang sering dijumpai di antaranya keengganan orang tua berpisah dengan anak yang harus tinggal di asrama Sekolah Rakyat, kebiasaan menarik anak dari ruang kelas untuk membantu pekerjaan orang tua saat musim panen, serta maraknya pernikahan usia muda.

Menghadapi hambatan kultural tersebut, Pemkab Lombok Utara mengintensifkan edukasi publik bahwa pendidikan berkualitas melalui Sekolah Rakyat dan PKBM adalah jalan utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Khusus untuk mengantisipasi tingginya angka pernikahan anak di bawah umur, Dikbudpora menjalin sinergi lintas sektor bersama jajaran Kepolisian, Pemerintah Desa, dan tokoh adat guna melakukan sosialisasi pencegahan secara masif.

Melalui penyerahan simbolis Beasiswa Retrieval dan Transisi di Aula Dikbudpora ini, KLU menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak ada lagi anak usia sekolah yang tercecer dari bangku pendidikan. Penguatan intervensi anggaran dan penanganan hambatan sosial ini diharapkan menjadi pijakan utama dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta mencetak generasi muda Lombok Utara yang berdaya saing.(r15)