Loading Now
Ɨ

Percepat Program Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN dan Bupati Najmul Resmikan Dapur SPPG 3T

Percepat Program Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN dan Bupati Najmul Resmikan Dapur SPPG 3T

Lombok Utara (Getinsidetv.com) – Pemerintah mempercepat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai strategi utama membangun generasi yang sehat dan aktif. Kabupaten Lombok Utara (KLU) menjadi salah satu titik fokus percepatan nasional dengan diresmikannya Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Revolusi Putih 3T di Dusun Gitak Demung, Desa Genggelang, Selasa (12/5/2026).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Dr. Ir. Dadan Hindayana, memimpin langsung peluncuran program tersebut didampingi Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH. Turut hadir dalam peresmian tersebut Asisten I Setda Provinsi NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si., serta Komisaris PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sekaligus Ketua HKTI NTB, H. Wilgo Zainar.

Bupati Najmul Akhyar menegaskan bahwa kehadiran dapur SPPG 3T di Genggelang bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah nyata memperkuat pemenuhan gizi bagi generasi muda. Ia menilai kualitas sumber daya manusia tidak bisa hanya mengandalkan sektor pendidikan tanpa dukungan asupan gizi yang memadai.

ā€œKualitas sumber daya manusia tidak dapat dibangun hanya melalui pendidikan; anak-anak juga membutuhkan asupan gizi yang cukup, lingkungan yang sehat, dan dukungan sosial yang kuat,ā€ tegas Najmul dalam sambutannya.

Pemerintah Daerah (Pemda) KLU memandang dapur SPPG ini memiliki nilai strategis karena mampu menjangkau wilayah dengan tantangan akses geografis yang tinggi. Program ini diharapkan memastikan layanan gizi tetap merata hingga ke pelosok desa yang selama ini sulit terjangkau distribusi logistik.

Najmul optimistis potensi sumber daya alam dan kultur gotong royong masyarakat Lombok Utara akan memperkuat keberlanjutan program ini. Dapur SPPG 3T diproyeksikan memberikan dampak langsung terhadap penguatan ketahanan pangan lokal serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi program.

ā€œDapur ini harus menjadi gerakan pusat bersama untuk membangun kesadaran gizi, memperkuat pangan lokal, dan memastikan anak-anak Lombok Utara siap menghadapi masa depan,ā€ lanjut Bupati. Ia juga menginstruksikan para pengelola agar menjaga kualitas makanan dan kebersihan secara ketat.

Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa Program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto merupakan solusi atas dinamika kependudukan Indonesia. Program ini bertujuan memastikan kebutuhan gizi terpenuhi secara merata demi meningkatkan daya saing bangsa sejak usia dini.

Saat ini, jumlah SPPG di seluruh Indonesia telah mencapai 28.390 unit yang melayani sekitar 62,2 juta penduduk. Dadan mengklaim bahwa pencapaian ini menjadikan MBG sebagai salah satu program pemenuhan gizi tercepat di dunia dalam satu tahun terakhir.

SPPG mengemban mandat untuk memenuhi gizi anak-anak, mulai dari masa dalam kandungan hingga usia 18 tahun. Fokus utamanya terletak pada 1.000 hari pertama kehidupan guna mencegah masalah pertumbuhan dan memastikan anak-anak tumbuh kuat serta cerdas.

Di Nusa Tenggara Barat sendiri, saat ini telah berdiri 824 unit SPPG. Kehadiran satuan pelayanan ini membawa dampak ekonomi yang signifikan karena setiap unit mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan.

Dadan mengungkapkan bahwa sekitar 70 persen dari total anggaran SPPG digunakan untuk menyerap bahan baku lokal seperti telur, beras, sayuran, buah, ikan, hingga daging. Hal ini menciptakan perputaran uang di NTB yang diperkirakan mencapai Rp824 miliar setiap bulannya.

ā€œKehadiran SPPG di berbagai daerah juga membangkitkan produktivitas wilayah; miliaran uang berputar,ā€ ungkap Dadan menutup paparannya.

Pemda KLU menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh program yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup. Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi menjaga keberlangsungan dapur gizi ini sebagai investasi jangka panjang daerah.

Penyaluran makanan bergizi ini nantinya akan dikawal secara terkoordinasi dengan melibatkan pihak sekolah dan perangkat desa. Langkah ini diambil untuk menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat sesuai data gizi daerah.(r15)

Share this content: