Lombok Utara (Getinsidetv.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) resmi menjalin kemitraan strategis dengan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) NTB (Perseroda) untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah dan memperluas akses perbankan bagi masyarakat. Sinergi ini dikukuhkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Anema Resort, Rabu (6/5/2026).

Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH, bersama Direktur Utama PT BPR NTB, Faisal, SE., MM, menandatangani langsung nota kesepahaman tersebut. Kesepakatan ini fokus pada pemanfaatan serta penanggulangan layanan perbankan guna mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan modern.

Prosesi penandatanganan turut disaksikan oleh Sekretaris Daerah KLU, Sahabuddin, S.Sos., M.Si, beserta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kehadiran para pejabat teras ini menegaskan bahwa kolaborasi tersebut merupakan agenda prioritas dalam struktur pembangunan ekonomi lokal.

Direktur Utama PT BPR NTB, Faisal, menyatakan bahwa kerja sama ini adalah manifestasi komitmen lembaga untuk tumbuh bersama masyarakat. Menurutnya, BPR NTB harus hadir sebagai solusi keuangan daerah yang mampu menyentuh lapisan masyarakat terbawah melalui dukungan penuh dari pemerintah kabupaten.

“Kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif,” tegas Faisal dalam sambutannya. Ia meyakini bahwa keterlibatan aktif pemerintah akan mempercepat distribusi layanan perbankan ke sektor-sektor produktif di Lombok Utara.

Perjanjian ini juga merupakan tindak lanjut dari program subsidi bunga yang telah berjalan sebelumnya. Tercatat, hingga tahun 2025, total penyaluran subsidi bunga melalui skema kemitraan ini telah mencapai angka signifikan, yakni sebesar Rp5,3 miliar.

Faisal menambahkan, sinergi yang terbangun diharapkan dapat menciptakan efek domino bagi perekonomian warga. Target utamanya adalah terbukanya lebih banyak peluang usaha baru yang pada akhirnya mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Bupati Najmul Akhyar dalam arahannya menyebut penandatanganan ini sebagai langkah taktis pemerintah dalam memperkuat peran lembaga keuangan daerah. Ia memandang BPR NTB memiliki keunggulan kompetitif dalam menjangkau pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sektor UMKM dipandang sebagai tulang punggung ekonomi Lombok Utara yang membutuhkan penetrasi pembiayaan yang mudah dan aman. Selain itu, kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar lebih cerdas dalam mengelola modal usaha.

“Kami berharap kerja sama ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan secara nyata dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat,” tutur Bupati Najmul menekankan pentingnya eksekusi program di lapangan.

Implementasi nyata yang dimaksud mencakup kemudahan akses bagi warga yang selama ini belum terjangkau layanan perbankan konvensional (unbankable). Dengan adanya payung hukum kerja sama ini, prosedur birokrasi dalam pembiayaan diharapkan menjadi lebih efisien.

Pemerintah daerah menyambut baik komitmen BPR NTB yang sejalan dengan program-program pembangunan ekonomi KLU. Sinergi ini juga mencakup aspek pengamanan aset daerah melalui sistem perbankan yang terintegrasi dan transparan.

Literasi keuangan juga menjadi poin penting yang disoroti dalam pertemuan tersebut. Melalui jaringan BPR yang tersebar, masyarakat akan diedukasi mengenai pentingnya menabung dan penggunaan kredit secara produktif guna meningkatkan taraf hidup.

Sinergi ini diproyeksikan akan memberikan dampak jangka panjang terhadap stabilitas ekonomi daerah. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, daya beli masyarakat diharapkan tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi nasional.

BPR NTB diposisikan sebagai mitra utama dalam penyaluran dana-dana bantuan atau program khusus pemerintah daerah. Hal ini bertujuan agar aliran modal tetap berputar di lingkup daerah untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi lokal.

Ke depan, koordinasi antara OPD teknis dengan pihak perbankan akan diintensifkan. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memantau sejauh mana penyerapan anggaran subsidi bunga memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan pelaku usaha.

Bupati menutup sambutannya dengan harapan agar hubungan kedua lembaga ini semakin produktif dan berkelanjutan. “Semoga kerja sama ini menjadi awal dari hubungan yang lebih erat dan berkelanjutan di masa yang akan datang,” pungkasnya.

Dengan resminya PKS ini, Pemkab KLU menunjukkan konsistensinya dalam menggandeng lembaga profesional untuk memperkuat struktur fiskal daerah. Langkah ini sejalan dengan misi daerah dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat.

Penandatanganan diakhiri dengan diskusi terbatas mengenai teknis penyaluran layanan perbankan di wilayah pelosok. Kedua pihak optimistis target pembangunan ekonomi inklusif di Lombok Utara dapat tercapai melalui kerja keras kolektif.

Sinergi antara Pemkab KLU dan BPR NTB kini menjadi standar baru dalam kolaborasi lembaga publik dan keuangan di Nusa Tenggara Barat. Keberhasilan model kerja sama ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi daerah lain dalam mengelola potensi keuangan daerah.(r15)