Lombok Utara (Getinsidetv.com ) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali memborong prestasi gemilang di tingkat provinsi dan nasional dengan menyabet tiga penghargaan sekaligus dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Penyerahan penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, S.T., M.T., dalam gelaran Peringatan Hari Pengayoman ke-81 di Kantor Wilayah Kemenkum NTB, Mataram, Rabu (19/8/2026).

Trofi dan sertifikat penghargaan tersebut diserahkan secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB bersama Sekretaris Daerah Provinsi NTB. Kehadiran Wabup Kusmalahadi Syamsuri didampingi jajaran Bagian Hukum Setda KLU menegaskan komitmen tinggi Pemkab KLU dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis kepastian hukum dan transparansi regulasi.

Capaian pertama yang diraih Pemkab KLU adalah Predikat Istimewa dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026. Predikat tertinggi ini diberikan atas keberhasilan KLU melakukan harmonisasi produk hukum daerah, penataan regulasi yang bersih dari tumpang tindih, serta pembentukan peraturan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Prestasi kedua—dan yang paling signifikan bagi sektor ekonomi publik—adalah diterbitkannya Sertifikat Indikasi Geografis (IG) untuk produk “Kopi Robusta Rinjani Lombok Utara”. Sertifikat ini merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan hukum negara terhadap reputasi, mutu, serta cita rasa khas kopi robusta yang dibudidayakan para petani lokal di lereng Gunung Rinjani.

Dari kacamata ekonomi daerah, kepemilikan status Indikasi Geografis ini memberikan nilai tambah yang luar biasa bagi produk pertanian lokal. Selain melindungi nama dan identitas komoditas dari klaim pihak luar, lisensi IG ini diyakini bakal mendongkrak daya saing dan harga jual Kopi Robusta Rinjani KLU, baik di pasar domestik maupun mancanegara.

Melengkapi jajaran prestasi tersebut, Pemkab KLU juga menorehkan angka impresif dengan menyabet Peringkat I dan Predikat AA (Istimewa) dalam Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2025 se-Provinsi NTB. Dengan skor 89, KLU mengukuhkan diri sebagai daerah terbaik di NTB dalam penyediaan basis data hukum secara digital.

Keberhasilan pengelolaan JDIH ini membuktikan komitmen KLU dalam mewujudkan asas keterbukaan informasi publik (open government). Sistem dokumentasi hukum KLU yang terintegrasi memudahkan masyarakat, akademisi, maupun pelaku usaha untuk mengakses produk hukum daerah—seperti Perda dan Perbup—secara cepat, akurat, dan akuntabel.

Usai menerima penghargaan, Wakil Bupati Kusmalahadi Syamsuri menyatakan rasa syukur dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab KLU atas kerja keras dan konsistensi yang ditunjukkan. Menurutnya, tiga penghargaan ini merupakan hasil kolaborasi solid lintas instansi dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang taat asas.

Kusmalahadi secara khusus menyoroti perlindungan kekayaan intelektual Kopi Robusta Rinjani. Ia mengimbau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera menindaklanjuti capaian ini dengan memberikan pendampingan kepada kelompok tani, mulai dari tata cara pascapanen, pengemasan, hingga perluasan jaringan pemasaran produk kopi berlogo IG.

Tiga penghargaan dari Kementerian Hukum RI pada Hari Pengayoman ke-81 ini menjadi bukti nyata transformasi Pemkab Lombok Utara menuju tata kelola pemerintahan yang modern dan berintegritas. Raihan ini diharapkan menjadi pendorong semangat bagi KLU untuk terus menghadirkan inovasi hukum yang berdampak langsung bagi kesejahteraan warga dan kemajuan daerah.(r15)