Lombok Utara (Getinsidetv.com) – Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Lombok Utara (KLU) resmi mulai mengimplementasikan pola kerja Work From Anywhere (WFA). Kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran (SE) Bupati terbaru mengenai penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Dinas Dikbudpora KLU, M. Najib, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah adaptif pemerintah daerah terhadap pola kerja modern. Meskipun memberikan fleksibilitas lokasi, ia menjamin stabilitas pelayanan publik di instansi yang dipimpinnya.

Pemberlakuan WFA ini menyasar seluruh elemen ASN di lingkungan Dikbudpora, mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ketentuan ini diatur secara spesifik berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan dalam edaran.

Sesuai aturan tersebut, para ASN diperkenankan untuk melaksanakan tugas dari mana saja pada hari Senin dan Selasa menjelang masa libur. Pola ini kemudian berlanjut pada hari Rabu hingga Jumat setelah masa libur berakhir.

Meski tidak ada kewajiban fisik untuk hadir di kantor pada hari-hari tersebut, M. Najib menekankan bahwa tanggung jawab fungsional setiap pegawai tetap melekat sepenuhnya. Tidak ada toleransi bagi penurunan performa kinerja selama masa WFA.

“Prinsip utamanya adalah pelayanan publik tidak boleh kendor. Fleksibilitas ini adalah fasilitas, namun kualitas output pekerjaan harus tetap terjaga dengan standar yang sama seperti bekerja di kantor,” tegas Najib, Senin (16/03/2026).

Pihak dinas telah menyiapkan mekanisme pemantauan guna memastikan seluruh lini tetap terjaga. Setiap ASN diwajibkan untuk tetap responsif terhadap instruksi pimpinan maupun kebutuhan masyarakat melalui kanal komunikasi digital.

Koordinasi antar-bidang di Dikbudpora diharapkan tetap berjalan intens. M. Najib meminta seluruh jajarannya untuk tetap mudah dihubungi guna memastikan aliran informasi dan pengambilan kebijakan tidak terhambat oleh jarak fisik.

Kebijakan WFA ini juga dilihat sebagai upaya meningkatkan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi (work-life balance) bagi ASN di KLU. Harapannya, fleksibilitas ini mampu memicu efektivitas kerja yang lebih tinggi.

“Kita ingin menciptakan lingkungan kerja yang efektif namun tetap adaptif. Jadi, kebijakan ini tidak boleh dianggap sebagai liburan terselubung bagi pegawai, melainkan perpindahan ruang kerja saja,” tambahnya.

Di sisi lain, publik menyoroti kondisi sekolah saat kebijakan ini berlangsung. M. Najib mengonfirmasi bahwa aktivitas belajar mengajar di wilayah Lombok Utara saat ini memang sedang memasuki masa libur sekolah bagi para siswa.

Namun, ia memberikan catatan penting bahwa status libur siswa tidak serta merta membuat tenaga pendidik atau guru bebas dari tanggung jawab kedinasan. Terdapat aturan main yang berbeda bagi para pengajar di lapangan.

Tenaga pendidik atau guru di KLU tetap diwajibkan mengikuti ketentuan jam kerja yang berlaku. Mereka harus tetap merujuk pada aturan yang tertuang dalam Edaran Bupati, meskipun ruang kelas saat ini sedang kosong dari aktivitas siswa.

“Guru tetap mengikuti ketentuan jam kerja dan aturan administratif lainnya. Jika sekolah libur, itu hanya berlaku bagi siswanya, sedangkan guru tetap dalam pantauan sistem kerja ASN,” pungkas Najib dengan tegas.

Sinkronisasi antara kalender pendidikan dan kebijakan WFA ini dilakukan agar persiapan administratif menyambut semester baru tetap berjalan optimal. Guru diharapkan tetap melakukan evaluasi dan perencanaan pembelajaran dari lokasi masing-masing.

Dinas Dikbudpora akan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas pola kerja ini. Jika ditemukan penurunan kualitas pelayanan atau keluhan dari masyarakat, maka sistem koordinasi akan segera diperketat kembali.

Implementasi WFA di sektor pendidikan ini menjadi preseden bagi transformasi digital di pemerintahan Lombok Utara. Penggunaan teknologi informasi dalam pelaporan kinerja menjadi kunci utama keberhasilan transisi pola kerja ini.

Masyarakat yang membutuhkan layanan administratif di Kantor Dikbudpora tetap bisa mendapatkan pelayanan pada hari kerja produktif lainnya. Sedangkan untuk urusan darurat, tim teknis dipastikan tetap siaga melalui jalur digital.

Dengan kejelasan aturan ini, diharapkan produktivitas ASN di Lombok Utara tetap terjaga meskipun tidak berada di belakang meja kantor secara fisik. Fokus utama tetap pada pelayanan sektor pendidikan, kebudayaan, dan olahraga yang prima.

Kebijakan ini menjadi cerminan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Utara siap menuju birokrasi yang lebih dinamis dan modern, selaras dengan semangat efisiensi kerja di era digital tahun 2026.(r15)