Lombok Utara (Getinsidetv.com) Program Jumat Bedah Rumah (JUBAH) Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali mencatatkan capaian positif melalui kolaborasi strategis dengan dunia usaha. Sebanyak tujuh Kepala Keluarga (KK) kini resmi menempati hunian layak melalui skema integrasi Corporate Social Responsibility (CSR), Jumat (10/04/2026).

Serah terima kunci rumah dilakukan secara simbolis kepada salah satu penerima manfaat, Inaq Sernim, di Dusun Karang Lendang, Desa Bentek, Kecamatan Gangga. Momen ini menjadi simbol tuntasnya pembangunan rumah yang tidak hanya layak huni, tetapi juga mengusung konsep ramah gempa.

Sekretaris Daerah (Sekda) KLU, Sahabudin, S.Sos., M.Si., hadir mewakili pemerintah daerah untuk memimpin jalannya prosesi penyerahan. Ia menekankan bahwa program ini merupakan wujud nyata kepedulian kolektif bagi masyarakat prasejahtera di Lombok Utara.

Menurut Sekda Sahabudin, kehadiran program JUBAH yang didukung oleh PT Bali Eka Jaya Fast Ferry adalah bentuk implementasi nilai-nilai kemanusiaan yang melintasi batas perbedaan. Sinergi ini mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar warga akan papan.

“Ini adalah kolaborasi yang luar biasa. Pemerintah daerah dan dunia usaha bergandengan tangan untuk memastikan tidak ada warga kita yang tinggal di hunian tidak layak. Ini murni tentang kemanusiaan,” ujar Sahabudin di sela-sela kegiatan.

Pihak swasta yang terlibat, PT Bali Eka Jaya Fast Ferry, memberikan kontribusi signifikan dalam program kali ini. Sebagai perusahaan yang telah lama beroperasi di wilayah perairan NTB dan Bali, mereka memandang program ini sebagai kewajiban moral.

General Manager PT Bali Eka Jaya Fast Ferry, I Ketut Sugita, menyerahkan langsung kunci rumah beserta sertifikat dan bantuan sembako kepada para penerima manfaat. Ia menegaskan komitmen jangka panjang perusahaan terhadap kesejahteraan warga lokal.

“Selama 18 tahun kami beroperasi, kami ingin terus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Program bedah rumah ini adalah bagian dari janji sosial kami yang diharapkan terus berlanjut di masa depan,” tegas I Ketut Sugita.

Kehadiran jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam acara ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah daerah dalam mengawal program JUBAH. Hal ini memastikan bahwa koordinasi teknis dan administratif berjalan beriringan.

Tampak hadir Kepala Dinas Pariwisata, Dende Dewi Tresna Astuti, S.E., yang melihat program ini juga sebagai bagian dari penataan kawasan yang mendukung citra pariwisata daerah yang humanis.

Dukungan publikasi dan dokumentasi dikawal langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Hairul Anwar, S.Kom., guna memastikan transparansi penyaluran bantuan CSR kepada publik.

Dari sisi pendataan warga, Kepala Dinas Sosial P3A, Fathurahman, S.T., memastikan bahwa tujuh KK yang menerima bantuan adalah mereka yang benar-benar memenuhi kriteria dan sangat membutuhkan intervensi hunian.

Aspek teknis bangunan tidak luput dari pengawasan. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUPR, Eva Saadatun Adawiyah, S.T., hadir memastikan spesifikasi rumah ramah gempa telah sesuai dengan standar keselamatan yang ditetapkan.

Program JUBAH kali ini tersebar di beberapa titik wilayah Lombok Utara. Pola integrasi dengan CSR dinilai lebih efektif karena mampu memangkas birokrasi anggaran daerah yang seringkali terbatas.

Penerima manfaat, termasuk Inaq Sernim, menyampaikan rasa syukur yang mendalam. Bagi mereka, memiliki rumah yang kokoh dan bersih adalah impian yang akhirnya terwujud berkat kepedulian pemerintah dan pengusaha.

Selain konstruksi rumah, pemberian paket sembako menjadi tambahan stimulus bagi warga untuk memulai kehidupan baru di hunian yang lebih sehat dan nyaman.

Pemda KLU berharap kolaborasi dengan PT Bali Eka Jaya Fast Ferry ini dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan-perusahaan lain yang beroperasi di wilayah Lombok Utara untuk menyalurkan CSR-nya tepat sasaran.

Melalui keberlanjutan program JUBAH, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara optimis kualitas hidup masyarakat akan meningkat secara bertahap, seiring dengan berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH).

Kegiatan serah terima berakhir dengan peninjauan langsung ke dalam unit rumah untuk memastikan fasilitas dasar seperti ventilasi dan sanitasi telah tersedia dengan baik.

Sinergi yang terjalin antara Pemda KLU dan dunia usaha ini membuktikan bahwa tantangan pembangunan daerah dapat diselesaikan lebih cepat melalui kerja sama yang harmonis dan berlandaskan nilai kemanusiaan.((r15)