Loading Now
×

Wabup Kusmalahadi Desak Inovasi Program, Targetkan Predikat KLA Lombok Utara Naik Level di 2026

Wabup Kusmalahadi Desak Inovasi Program, Targetkan Predikat KLA Lombok Utara Naik Level di 2026

Lombok Utara (Getinsidetv.com) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mempertegas komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi pertumbuhan generasi muda. Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, S.T., M.T., secara resmi membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2026, Rabu (08/04/2026).

Kegiatan yang berlangsung khidmat di Aula Kantor Bupati Lombok Utara ini menjadi ajang refleksi sekaligus penyusunan strategi baru. Fokus utama pertemuan ini adalah membedah capaian tahun lalu dan menyiapkan langkah akselerasi untuk penilaian tahun berjalan.

Wabup Kusmalahadi, yang juga menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas KLA, dalam arahannya memberikan penekanan khusus pada aspek kreativitas birokrasi. Ia mengingatkan jajarannya bahwa tantangan perlindungan anak terus berkembang seiring dinamika zaman.

667809873_2073698243188515_161518713014902418_n-1024x683 %post

Menurutnya, kualitas pelaksanaan KLA tidak boleh hanya terjebak pada rutinitas administratif semata. Dibutuhkan terobosan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan anak di tingkat akar rumput agar program tidak berjalan stagnan.

“Kalau kita tidak berinovasi, maka perjalanan kita akan begitu-begitu saja. Kita harus sadar bahwa ketika predikat kita meningkat, tantangan dan standar yang diberikan juga ikut naik,” tegas Kusmalahadi di hadapan seluruh anggota gugus tugas.

Wabup juga memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi seluruh OPD dan pemangku kepentingan yang telah berhasil membawa Lombok Utara meraih predikat KLA pada tahun sebelumnya. Capaian tersebut menurutnya harus menjadi pelecut semangat.

Dengan modal fokus, disiplin, dan komitmen yang kuat, pimpinan daerah optimis bahwa Lombok Utara mampu meraih predikat yang lebih tinggi tahun ini, misalnya beralih dari predikat Nindya menuju Utama.

Namun, ia juga secara jujur mengakui bahwa implementasi kebijakan di lapangan seringkali tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kendala teknis maupun sosial dipastikan akan selalu ada di setiap tahapan pelaksanaan.

663286727_2073698346521838_5638123405262546489_n-1024x683 %post

Oleh karena itu, Kusmalahadi mengajak seluruh pihak untuk saling mendukung dan memperkuat sinergi lintas sektor. Ego sektoral diminta untuk dikesampingkan demi kepentingan terbaik bagi anak-anak di Lombok Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga mengaitkan kesuksesan KLA dengan agenda nasional lainnya, yaitu Sensus Ekonomi yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Lombok Utara.

Menurutnya, ketersediaan data statistik yang akurat dan mutakhir memiliki peran yang sangat vital dalam proses penilaian KLA. Data merupakan instrumen utama dalam mengukur keberhasilan setiap indikator yang dipersyaratkan.

“Saya berharap semua pihak bisa mendukung penuh kegiatan sensus ini. Data yang dihasilkan BPS akan menjadi potret riil yang berdampak langsung pada validasi capaian daerah, termasuk predikat KLA kita,” tambahnya.

Dukungan terhadap Sensus Ekonomi dinilai akan memberikan gambaran tentang ketahanan ekonomi keluarga, yang secara tidak langsung berpengaruh pada kualitas pemenuhan gizi dan pendidikan anak.

Gugus Tugas KLA KLU diminta untuk segera melakukan audit data di masing-masing instansi. Setiap kekurangan informasi pada penilaian tahun lalu harus segera dilengkapi dengan dokumen pendukung yang valid dan terverifikasi.

Inovasi yang diharapkan Wabup mencakup penguatan perlindungan anak di tingkat desa hingga optimalisasi layanan pengaduan yang lebih aksesibel bagi anak-anak korban kekerasan.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) KLU diharapkan menjadi dirigen yang mampu mengorkestrasi program KLA agar selaras di semua lini OPD.

Rapat koordinasi ini diharapkan tidak berhenti pada tataran diskusi di aula, tetapi harus segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan oleh seluruh klaster yang ada dalam struktur Gugus Tugas.

Kusmalahadi menegaskan bahwa status “Kabupaten Layak Anak” bukan sekadar mengejar piala atau penghargaan, melainkan komitmen moral pemerintah daerah untuk menjamin hak hidup dan tumbuh kembang anak secara maksimal.

Semangat sinergi antar-pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, hingga media massa, menjadi kunci utama dalam mewujudkan KLU yang benar-benar layak bagi anak.

Rapat evaluasi ditutup dengan penegasan kembali target kerja jangka pendek untuk memastikan seluruh dokumen pendukung penilaian mandiri KLA terkumpul tepat waktu dengan kualitas data yang mumpuni.(r15)

Share this content:

You cannot copy content of this page