Lombok Utara (Getinsidetv.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) bergerak cepat memastikan kesiapan pelaksanaan program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., memimpin langsung Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) MBG di Aula Kantor Bupati, Selasa (07/04/2026).

Kegiatan ini turut didampingi oleh Wakil Bupati Kusmalahadi Syamsuri, S.T., M.T., serta dihadiri oleh unsur Forkopimda, pimpinan DPRD, para kepala OPD, camat, hingga mitra pelaksana program. Kehadiran seluruh elemen ini menandakan urgensi program bagi keberlangsungan kualitas hidup warga.

Bupati Najmul dalam arahannya menekankan bahwa program MBG bukan sekadar kegiatan pemenuhan nutrisi rutin. Lebih dari itu, program ini dirancang sebagai instrumen ganda: memenuhi kebutuhan gizi anak sekaligus menggerakkan roda ekonomi kerakyatan di KLU.

“Program ini sangat penting karena mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat kita. Selain menjamin asupan gizi, ini adalah peluang besar untuk menggerakkan ekonomi daerah dari bawah,” ujar Bupati Najmul di hadapan peserta rapat.

Pemerintah daerah kini memegang tanggung jawab yang lebih besar dalam memastikan operasional program berjalan optimal. Hal ini sejalan dengan arahan terbaru dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri terkait kemandirian pengelolaan di daerah.

Bupati menegaskan bahwa penguatan koordinasi lintas sektor adalah harga mati. Ia tidak ingin ada tumpang tindih kebijakan yang justru menghambat distribusi manfaat program kepada masyarakat yang membutuhkan.

Aspek transparansi menjadi poin krusial yang digarisbawahi oleh Bupati. Ia meminta Satgas MBG untuk menerapkan tata kelola yang terbuka dan akuntabel, mulai dari pendataan penerima hingga mekanisme penyediaan bahan baku.

Penyampaian informasi kepada publik harus dilakukan secara jujur agar tidak muncul spekulasi yang merugikan. Masyarakat perlu mengetahui bahwa program ini dikelola dengan standar integritas yang tinggi demi manfaat nyata generasi penerus.

“Kita ingin semua informasi terbuka. Tata kelola yang baik adalah kunci agar program ini tidak hanya sukses secara administratif, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak kita,” tambahnya.

Dampak ekonomi yang dimaksud Bupati adalah keterlibatan aktif pelaku UMKM, petani, peternak, dan nelayan lokal. Bahan pangan untuk program MBG sebisa mungkin harus diserap dari hasil bumi asli Lombok Utara.

Dengan menyerap potensi lokal, program MBG secara otomatis akan meningkatkan pendapatan para petani dan peternak di desa-desa. Hal ini selaras dengan visi misi daerah dalam memperkuat kemandirian ekonomi berbasis agraris dan maritim.

Selain membahas MBG, Bupati Najmul juga mengungkap rencana strategis pemerintah pusat untuk membangun “Sekolah Rakyat” di wilayah Lombok Utara. Proyek ini memiliki kapasitas daya tampung hingga 1.000 anak.

Sekolah Rakyat ini dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Tujuannya adalah untuk memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus memastikan mereka mendapatkan lingkungan tumbuh kembang yang layak.

Bupati meminta proses rekrutmen peserta didik untuk Sekolah Rakyat dilakukan secara presisi dan tepat sasaran. Pengawasan ketat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan harus dilakukan oleh dinas teknis terkait.

Sinergi antara program MBG dan kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi komprehensif dalam memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KLU.

Wabup Kusmalahadi menambahkan bahwa kesiapan infrastruktur logistik di lima kecamatan harus dipetakan sejak dini. Hal ini untuk menjamin kesegaran bahan pangan yang akan dikonsumsi oleh anak-anak sekolah.

Pihak Forkopimda dan DPRD KLU menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah strategis yang diambil Bupati. Fungsi pengawasan akan terus dilakukan agar tidak ada penyimpangan dalam distribusi gizi.

Bupati optimis, jika Satgas MBG bekerja secara solid dan transparan, program ini akan menjadi legacy penting bagi pembangunan sumber daya manusia unggul di Gumi Tioq Tata Tunaq.

“Melalui koordinasi yang baik, kita optimistis program ini akan efektif dan mampu meningkatkan kesejahteraan menuju Lombok Utara yang lebih maju,” pungkas Bupati Najmul.

Rapat koordinasi ditutup dengan penajaman jadwal kerja Satgas untuk segera melakukan uji coba distribusi di beberapa wilayah percontohan sebelum dilakukan peluncuran secara masif.(r15)