Lombok Utara (Getinsidetv.com) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menunjukkan komitmen gerak cepat dalam menangani kerusakan infrastruktur vital akibat bencana alam. Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, S.T., M.T., turun langsung meninjau aksi gotong royong di Bendungan Empas, Dusun Todo, Desa Bentek, Kamis (02/04/2026).

Kunjungan lapangan ini difokuskan pada pemantauan pemasangan kawat bronjong sebagai langkah darurat. Langkah tersebut diambil menyusul jebolnya struktur bendungan akibat cuaca ekstrem yang melanda wilayah Kecamatan Gangga belakangan ini.

Bendungan Empas memiliki peran yang sangat vital bagi masyarakat setempat. Kerusakan pada bangunan air ini mengancam keberlangsungan sektor pertanian yang menjadi tumpuan ekonomi warga di Dusun Todo dan sekitarnya.

Didampingi Kepala BPBD Lombok Utara, M. Zaldy Rahadian, Wabup Kusmalahadi melihat langsung proses pengerjaan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah daerah menyadari bahwa kebutuhan air untuk lahan pertanian tidak dapat ditunda.

Sebagai bentuk intervensi awal, pemerintah daerah melalui BPBD langsung menyalurkan bantuan berupa 30 unit kawat bronjong. Material ini digunakan untuk memperkuat struktur bendungan sementara agar aliran air tetap terkendali.

“Karena kebutuhan masyarakat akan air tidak bisa ditunda, hari ini kita bergerak cepat. Bantuan kawat bronjong langsung dikirim dan pemasangannya dibimbing oleh tim teknis,” ujar Wabup Kusmalahadi di lokasi peninjauan.

Langkah darurat ini diambil sebagai solusi jangka pendek untuk mengurangi risiko kerusakan yang lebih parah. Pemerintah ingin memastikan aktivitas pertanian warga tetap berjalan meskipun kondisi bendungan belum pulih sepenuhnya.

Kepala BPBD KLU, M. Zaldy Rahadian, menjelaskan bahwa kerusakan Bendungan Empas sebenarnya merupakan dampak akumulatif dari rentetan bencana yang terjadi pada tahun 2025 lalu.

Zaldy memastikan bahwa penanganan permanen sudah masuk dalam skema penganggaran daerah. Jika tidak ada kendala, pengerjaan konstruksi permanen ditargetkan mulai dikerjakan pada Mei 2026 mendatang.

“Ini adalah penanganan sementara menggunakan bronjong karena efektif untuk kondisi darurat. Namun, perbaikan permanen tetap menjadi prioritas yang akan kita eksekusi bulan depan,” jelas Zaldy.

Selain masalah teknis perbaikan, Kepala BPBD juga memberikan peringatan keras terkait aktivitas penambangan galian C di sekitar area bendungan yang dapat memperparah stabilitas bangunan air.

Ditegaskan bahwa segala bentuk aktivitas penggalian tidak diperbolehkan dalam radius 1 kilometer ke arah hulu dan 500 meter ke arah hilir dari titik bendungan. Aturan ini mutlak harus dipatuhi untuk menjaga umur bangunan.

Gotong royong yang melibatkan masyarakat setempat menjadi kunci utama dalam percepatan penanganan ini. Semangat kebersamaan terlihat jelas saat warga bahu-membahu mengisi batu ke dalam kawat bronjong.

Wabup Kusmalahadi mengapresiasi kerelaan warga yang turun tangan langsung membantu pemerintah. Sinergi ini dinilai mempercepat proses normalisasi aliran air menuju saluran irigasi primer.

Kehadiran tim teknis dari dinas terkait memastikan bahwa pemasangan bronjong dilakukan dengan metode yang benar agar mampu menahan laju arus sungai yang cukup deras saat hujan turun.

Pemerintah daerah berharap pemasangan 30 unit bronjong ini cukup kuat untuk bertahan hingga proses tender dan pengerjaan permanen dimulai pada pertengahan tahun ini.

Dusun Todo dikenal sebagai salah satu lumbung pangan di Desa Bentek, sehingga ketersediaan air dari Bendungan Empas menjadi kunci stabilitas harga pangan lokal di Kecamatan Gangga.

Wabup menegaskan bahwa pemantauan terhadap infrastruktur pengairan akan terus diperketat di seluruh wilayah Lombok Utara guna mengantisipasi dampak cuaca ekstrem susulan.

Langkah responsif ini menjadi bukti bahwa birokrasi di KLU berupaya hadir di tengah kesulitan warga, terutama saat menyangkut fasilitas publik yang berdampak pada ekonomi kerakyatan.

Kegiatan peninjauan berakhir dengan diskusi singkat antara Wabup dan tokoh masyarakat setempat guna menyerap aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur desa lainnya yang perlu mendapat atensi pemerintah.(r15)