SLEMAN, YOGYAKARTA (Getinsidetv.com) — Komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) dalam mengakselerasi kualitas pelayanan publik serta memperkuat tata kelola birokrasi yang adaptif terus diwujudkan melalui langkah-langkah strategis lintas daerah. Pada Rabu (28/10/2026), Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, S.T., M.T., memimpin secara langsung kunjungan kerja studi tiru jajaran Pemkab KLU ke Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Agenda studi komparatif tersebut difokuskan untuk menyerap best practice tata kelola pemerintahan daerah yang responsif dan efisien.

Rombongan delegasi studi tiru dari Kabupaten Lombok Utara yang dipimpin oleh orang nomor dua di KLU tersebut diboyong dengan kekuatan personel yang sangat strategis. Tampak hadir mendampingi Wakil Bupati di antaranya Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda KLU H. Rusdi, S.T., Kepala Inspektorat Daerah KLU Heriyanto, S.Pd., M.Pd., serta jajaran Camat dari lima kecamatan se-Kabupaten Lombok Utara (Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan, dan Bayan) yang siap mendalami teknis koordinasi kewilayahan.

Kedatangan rombongan Pemkab Lombok Utara di kawasan Kompleks Perkantoran Pemkab Sleman disambut secara resmi dan penuh kehangatan oleh Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, S.E., bersama jajaran Asisten Sekda, Kepala OPD teknis, dan para panewu (camat) lingkup Pemkab Sleman. Pertemuan silaturahmi sekaligus pemaparan materi tata kelola pemerintahan tersebut dipusatkan di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Sleman.

Dalam pidato pembukaannya, Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri menyampaikan bahwa orientasi utama dari pelaksanaan studi tiru ini adalah untuk menggali secara mendalam praktik-praktik baik (good governance) yang telah sukses diterapkan oleh Pemkab Sleman. KLU berkeinginan mendalami formula penguatan koordinasi kewilayahan di tingkat kecamatan dan desa, peningkatan efektivitas birokrasi, serta memastikan seluruh bentuk pelayanan publik dapat diakses masyarakat secara tepat sasaran tanpa prosedur berbelit-belit.

“Kami ingin jajaran birokrasi di Lombok Utara memiliki karakter yang adaptif terhadap dinamika dan kondisi wilayah. Tata kelola pemerintahan yang ideal menurut kami adalah bagaimana memaksimalkan kinerja aparatur sekaligus meneguhkan komitmen pelayanan, sehingga seluruh urusan masyarakat dapat dilayani secara cepat, tepat sasaran, transparan, dan tidak berbelit-belit,” tegas Wabup Kusmalahadi memaparkan maksud kunjungannya.

Lebih jauh, Wabup Kusmalahadi menilai bahwa agenda pembelajaran dan pertukaran pengalaman antardaerah sangat vital bagi Lombok Utara. Sebagai daerah otonom termuda di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang pada tahun 2026 ini memasuki usia ke-18 tahun, KLU terus memacu pembenahan kapasitas aparatur birokrasi. Penguatan struktur pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga perdesaan menjadi kunci utama percepatan pembangunan daerah.

Wabup Kus memberikan gambaran administratif wilayah KLU yang saat ini menaungi lima kecamatan dan 43 desa definitif. Pada tahun 2026 ini, Pemkab KLU juga telah melantik 26 Penjabat (Pj.) Kepala Desa Persiapan sebagai bentuk komitmen penataan dan perluasan keterjangkauan pemerintahan desa. Pengalaman Kabupaten Sleman dalam mengelola tata pamong dan tata wilayah menjadi rujukan yang sangat berharga bagi pembenahan 26 desa persiapan tersebut menuju status definitif.

Tidak hanya penataan desa, Wabup Kusmalahadi secara terbuka membeberkan rencana strategis jangka menengah Pemkab KLU dalam memperpendek rentang kendali (span of control) pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara saat ini sedang mempersiapkan rancangan pengembangan wilayah melalui skema pemekaran Kecamatan Bayan menjadi dua kecamatan (Bayan dan Bayan Barat), serta pembentukan kecamatan khusus yang menaungi kawasan strategis pariwisata Tiga Gili (Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air).

“Penataan dan pemekaran wilayah kecamatan ini kami rancang untuk memperpendek rentang kendali pelayanan publik. Wilayah geografis Lombok Utara yang membentang membutuhkan kehadiran kantor kecamatan yang lebih dekat dengan pemukiman warga, sehingga masyarakat di pelosok maupun di kawasan pulau kecil dapat mengakses layanan pemerintah dengan jauh lebih mudah dan cepat,” terang mantan pejabat teknis ini.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Kus juga memaparkan secara jujur berbagai tantangan pembangunan yang sedang dihadapi Pemkab KLU, khususnya angka kemiskinan daerah yang saat ini masih berada di kisaran 19 persen. Kendati demikian, tantangan fiskal tersebut diimbangi dengan potensi modal sosial-budaya KLU yang sangat kuat, seperti tingginya sikap toleransi antar-umat beragama serta keberadaan warisan situs kebudayaan legendaris Masjid Kuno Bayan yang terus dirawat.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara berharap pertukaran informasi, dokumen kebijakan, serta mekanisme kerja yang diperoleh dari Pemkab Sleman dapat dijadikan acuan formulasi regulasi di KLU. Pembelajaran ini diproyeksikan dapat memperkuat efektivitas koordinasi antar-OPD, meningkatkan kapasitas kepemimpinan para camat, serta melahirkan inovasi pelayanan publik yang lebih sederhana, transparan, responsif, dan berorientasi utuh pada kebutuhan warga.

“Melalui studi tiru ke Kabupaten Sleman ini, Pemkab Lombok Utara berharap pertukaran pengalaman ini menjadi referensi strategis untuk memperkuat kapasitas aparatur, meningkatkan efektivitas koordinasi kewilayahan, serta mendorong pelayanan publik di KLU yang lebih sederhana, responsif, dan berorientasi penuh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Wabup Kusmalahadi mengakhiri pengarahannya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, S.E., dalam sambutan balasannya menyampaikan apresiasi dan rasa hormat yang tinggi atas kepercayaan Pemkab KLU menjadikan Sleman sebagai lokasi rujukan studi tiru. Danang menyambut hangat kehadiran Wabup Kusmalahadi beserta jajaran camat se-KLU dan berharap pertemuannya dapat mempererat tali silaturahmi serta membuka ruang kerja sama antardaerah yang lebih luas di masa depan.

Danang Maharsa menjelaskan gambaran umum Kabupaten Sleman yang memiliki karakteristik wilayah sangat dinamis. Keberadaan puluhan perguruan tinggi negeri dan swasta terkemuka di Sleman menghadirkan limpahan peluang pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain membawa tantangan kompleks dalam penataan ketertiban umum dan pelayanan publik. Pihaknya membuka pintu seluas-luasnya bagi jajaran KLU untuk berkonsultasi dan berdiskusi teknis dengan OPD Sleman.

“Saya kira semua daerah memiliki tantangan yang serupa, pasti ada keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Kami menyambut baik dan mempersilakan jajaran Pemkab KLU bersama para camat untuk berdiskusi mendalam dengan perangkat daerah kami di Sleman mengenai berbagai aspek tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik,” tutur Wabup Sleman Danang Maharsa menutup sambutannya yang dilanjutkan dengan pertukaran cenderamata resmi antar-pemerintah daerah.(r15)