Lombok Utara (Getinsidetv.com) – Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., secara resmi menerima rombongan Advokasi Hasil Studi Lapangan (STULA) Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan XV Tahun 2026 se-NTB di Aula Kantor Bupati Lombok Utara pada 2 juli 2026. Agenda strategis ini mengusung fokus utama penguatan perlindungan perempuan serta optimalisasi potensi lokal demi mendorong kemandirian fiskal daerah.

Pertemuan tingkat kepemimpinan birokrasi tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi NTB Drs. H. Fathurrahman, M.Si., Kepala Dinsos PPPA KLU Fathurrahman, S.T., Kepala Bapenda KLU Tri Dharma Sudiana, S.STP., serta 32 peserta pejabat administrator mewakili enam pemerintah kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat.

Dalam forum advokasi ini, Bapenda KLU dan Dinsos PPPA KLU ditunjuk menjadi lokus riset utama. Pemilihan kedua instansi ini bertujuan membedah praktik terbaik (best practices) pengelolaan pendapatan daerah sekaligus formulasi kebijakan penanganan masalah sosial secara kolaboratif.

Kepala BPSDMD NTB Fathurrahman menegaskan bahwa tahapan STULA dirancang untuk menguji kepekaan manajerial para ASN level pimpinan. Ia meminta peserta tidak sekadar menjalankan rutinitas diklat, melainkan aktif menyerap dinamika lapangan dan membawa pulang solusi inovatif yang relevan untuk diterapkan di daerah asal masing-masing.

“STULA adalah instrumen penting pembentukan kepemimpinan berkinerja. Datanglah sebagai pembelajar, bangun dialog konstruktif, dan bawa pulang praktik baik untuk ditransformasikan menjadi kebijakan di daerah masing-masing,” papar Kepala BPSDMD Fathurrahman.

Menanggapi paparan peserta, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar menggarisbawahi dua isu krusial yang saat ini menjadi perhatian serius Pemkab Lombok Utara. Isu pertama menyasar tingginya maraknya kasus pernikahan anak di bawah umur yang dipicu oleh keterbatasan akses pendidikan serta dinamika sosial-ekonomi masyarakat.

Bupati Najmul menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak memerlukan terobosan kebijakan yang sistematis, mulai dari penguatan edukasi di tingkat desa hingga penegakan regulasi pencegahan pernikahan dini demi menyelamatkan masa depan generasi muda Lombok Utara.

Sementara isu kedua berfokus pada efisiensi APBD melalui skema pendanaan kreatif. Pemkab Lombok Utara saat ini gencar mendorong kolaborasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), salah satunya untuk modernisasi dan pemerataan fasilitas penerangan jalan umum (PJU) di seluruh wilayah KLU.

“Keterbatasan APBD tidak boleh menjadi alasan terhentinya pembangunan infrastruktur publik. Melalui pola KPBU, kita mengoptimalkan potensi lokal sekaligus menarik investasi swasta untuk melayani kebutuhan dasar warga,” terang Bupati Najmul.

Mengakhiri arahannya, Bupati Najmul mengapresiasi seluruh masukan dan formulasi solusi dari para peserta STULA PKA XV. Ia menegaskan bahwa evaluasi kritis dari para pejabat administrator se-NTB tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan resmi dalam penyempurnaan dokumen rencana pembangunan daerah ke depan.(r15)