Lombok Utara (Getinsidetv.com) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar rapat dengar pendapat (hearing) guna membahas kesiapan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pertemuan ini berlangsung di Ruang Sidang DPRD KLU, Selasa (03/03/2026).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Lombok Utara, Hakamah, didampingi Ketua Komisi III DPRD KLU, Sutranto. Kehadiran pimpinan legislatif ini menegaskan fungsi pengawasan dewan terhadap program strategis nasional yang akan diterapkan di daerah.

Rombongan aktivis dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kasta NTB hadir sebagai inisiator hearing. Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi dan masukan terkait mekanisme distribusi serta standarisasi gizi dalam program MBG tersebut.

Ketua Kasta NTB dalam pemaparannya menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran MBG di tingkat lokal. Kasta berharap program ini benar-benar menyentuh kebutuhan dasar anak-anak sekolah tanpa ada kendala teknis di lapangan.

Pihak eksekutif hadir lengkap untuk memberikan penjelasan teknis. Tampak hadir Asisten Bupati Lombok Utara, Kepala Dinas Kesehatan KLU, serta para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait lainnya.

Kehadiran jajaran Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPPG) se-Kabupaten Lombok Utara menjadi poin krusial dalam pertemuan ini. Mereka merupakan ujung tombak yang akan bersentuhan langsung dengan operasional program di sekolah-sekolah.

Wakil Ketua I DPRD KLU, Hakamah, menyambut baik inisiatif dialog ini. Menurutnya, MBG bukan sekadar program pemberian makan, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk kualitas sumber daya manusia (SDM) di Gumi Tioq Tata Tunaq.

Hakamah menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal regulasi dan penganggaran yang diperlukan agar program ini berjalan sinkron dengan visi pembangunan daerah. Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama keberhasilan MBG.

Ketua Komisi III, Sutranto, menambahkan bahwa pengawasan di lapangan akan diperketat, terutama terkait kualitas bahan pangan yang digunakan. Ia meminta Dinas Kesehatan untuk melakukan supervisi berkala terhadap menu yang disajikan.

“Kita ingin memastikan bahwa apa yang dikonsumsi anak-anak kita benar-benar memenuhi standar kecukupan gizi untuk mencegah stunting dan meningkatkan konsentrasi belajar,” ujar Sutranto di ruang sidang.

Kepala Dinas Kesehatan KLU memaparkan peta jalan kesiapan infrastruktur dapur umum dan verifikasi data penerima manfaat. Pihaknya berkomitmen untuk menjaga keamanan pangan (food safety) dalam setiap paket makanan yang didistribusikan.

Asisten Bupati menyatakan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan langkah-langkah koordinasi lintas sektor. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir potensi hambatan logistik, mengingat kondisi geografis Lombok Utara yang cukup menantang di beberapa titik.

Perwakilan SPPG yang hadir juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan tantangan yang dihadapi di tingkat satuan pendidikan. Masukan mengenai fasilitas penyimpanan makanan dan tenaga distribusi menjadi catatan penting bagi dewan.

Kasta NTB mengapresiasi keterbukaan DPRD KLU dalam memfasilitasi hearing ini. Dialog dua arah ini dianggap sebagai langkah progresif untuk menghindari kerancuan pelaksanaan program di tingkat bawah.

Sutranto mengingatkan bahwa keterlibatan pengusaha lokal dalam penyediaan bahan pangan (telur, sayur, dan daging) harus diprioritaskan. Hal ini agar program MBG juga memberikan dampak ekonomi bagi petani dan peternak di Lombok Utara.

Hakamah menyimpulkan bahwa seluruh masukan dari hearing ini akan dirangkum menjadi rekomendasi resmi DPRD kepada Pemerintah Daerah. Rekomendasi tersebut akan fokus pada aspek teknis pengawasan dan penguatan kelembagaan SPPG.

Pertemuan yang berlangsung beberapa jam tersebut berjalan dengan tertib dan penuh nuansa konstruktif. Semua pihak bersepakat bahwa suksesnya program MBG adalah tanggung jawab kolektif demi masa depan generasi muda KLU.

Pemerintah Daerah diminta untuk segera menindaklanjuti poin-poin krusial yang muncul, terutama terkait standardisasi dapur sekolah dan kesiapan tenaga pengelola gizi di tiap kecamatan.

DPRD KLU melalui Komisi III akan menjadwalkan kunjungan lapangan (on the spot) ke beberapa sekolah percontohan dalam waktu dekat. Hal ini guna melihat secara nyata persiapan fisik sarana pendukung Makan Bergizi Gratis.

Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga kualitas program demi tercapainya target penurunan angka kekurangan gizi di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Utara.(r15)