Lombok Utara (Getinsidetv.com) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) dari Fraksi Partai Demokrat, Ardianto SH, kembali turun ke konstituen dalam agenda Reses Masa Sidang I Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Dusun Pengembuk, Desa Tanjung, pada Kamis (12/2/2026) ini dihadiri sekitar 126 warga yang antusias menyampaikan aspirasi.

Membuka pertemuan tersebut, tokoh masyarakat setempat, Juarto, menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Ardianto. Ia menyebut reses ini merupakan momentum penting bagi warga untuk mendapatkan informasi langsung mengenai perkembangan pembangunan yang sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

“Ini adalah reses kedua dalam jabatan Pak Ardianto setelah tahun 2025 lalu. Kami memberikan ruang luas bagi warga untuk menyampaikan keinginan dan harapannya, terutama untuk tahun-tahun yang akan datang,” ujar Juarto di hadapan ratusan warga RT 04 Dusun Pengembuk.

Dalam sesi dialog, isu lingkungan menjadi sorotan utama yang disampaikan oleh Faridah, salah satu warga setempat. Ia mengeluhkan kondisi sanitasi dan minimnya tempat pembuangan sampah (TPS) yang layak, sehingga tumpukan sampah mulai mengganggu kenyamanan pemukiman warga.

Faridah mengungkapkan kekhawatirannya akan dampak kesehatan jika pengelolaan sampah tidak segera ditangani secara sistematis. Ia berharap melalui suara di legislatif, pemerintah daerah bisa menyediakan fasilitas pengolahan sampah yang terintegrasi di wilayah tersebut.

“Kondisi lingkungan dekat rumah sangat memprihatinkan karena sampah menumpuk. Kami butuh kepastian tempat pembuangan agar anak-anak kami tidak terdampak baunya. Tolong Pak, kami butuh solusi konkret,” keluh Faridah.

Selain masalah sampah, kelompok perempuan di Dusun Pengembuk juga menyuarakan kebutuhan akan pemberdayaan ekonomi. Warga meminta adanya pelatihan keterampilan, seperti pembuatan kue atau kerajinan lainnya, guna mendukung produktivitas ibu rumah tangga dan menekan angka pengangguran.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Ardianto SH memulai penjelasannya dengan memaparkan kondisi fiskal Kabupaten Lombok Utara yang sedang mengalami tantangan berat. Ia mengungkapkan fakta pahit mengenai penurunan postur anggaran daerah pada tahun 2026.

Menurut Ardianto, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KLU yang sebelumnya mencapai lebih dari Rp1,2 triliun, kini menurun menjadi sekitar Rp1,1 triliun. Penurunan ini merupakan dampak langsung dari kebijakan strategis pemerintah pusat.

Ardianto merinci bahwa terdapat pengurangan dana transfer dari pusat yang mencapai Rp206 miliar lebih untuk KLU. Fenomena ini terjadi secara nasional dengan besaran bervariasi, namun bagi Lombok Utara, angka tersebut sangat signifikan memangkas rencana pembangunan.

“Kita kehilangan potensi anggaran Rp206 miliar dari pusat. Akibatnya, banyak pembangunan infrastruktur yang sudah direncanakan harus ditunda. Jika sebelumnya kita bisa bangun tiga ruas jalan, tahun ini mungkin hanya dua yang bisa terakomodir,” jelas Ardianto secara transparan.

Meski demikian, Ardianto menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam. Untuk mengantisipasi kekurangan dana tersebut, Pemkab KLU kini berupaya keras menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai sektor potensial.

Peningkatan PAD diharapkan mampu menjadi “bantalan” agar program-program mendasar tetap bisa berjalan dengan baik. Komunikasi intensif dengan pemerintah pusat juga terus dilakukan untuk mencari ruang fiskal tambahan bagi pembangunan infrastruktur krusial.

Ardianto mengajak masyarakat untuk bersikap rasional dalam menyampaikan usulan pembangunan. Dengan keterbatasan dana aspirasi yang ada, ia harus melakukan skala prioritas agar bantuan yang diberikan tetap bisa dirasakan secara merata dan adil.

Ia mencontohkan, jika anggaran pokok pikiran (pokir) dibagi rata ke 20 titik dusun, maka setiap wilayah hanya akan mendapatkan sekitar Rp50 juta. Angka tersebut tentu tidak cukup untuk membangun infrastruktur besar dalam satu waktu.

“Salah satu caranya adalah dengan merasionalkan keinginan kita. Tidak semua bisa dipenuhi sekaligus karena keterbatasan kemampuan keuangan negara. Namun, isu-isu yang paling mendesak akan tetap kami upayakan masuk dalam skala prioritas,” tambahnya.

Terkait usulan pengelolaan sampah dan pelatihan perempuan, Ardianto berjanji akan mengomunikasikan hal tersebut dengan dinas terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja. Ia memandang aspirasi ibu-ibu mengenai pelatihan kerja sangat relevan dengan upaya pemulihan ekonomi warga.

Mengenai usulan tahun 2025, Ardianto mengklaim sebagian besar sudah mulai direalisasikan meskipun belum mencakup seluruh aspek. Ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal janji-janji politiknya hingga masa jabatannya berakhir.

Reses ini ditutup dengan komitmen bersama antara warga dan legislator untuk terus menjaga kondusivitas keamanan di wilayah tersebut. Warga berharap, meski anggaran daerah sedang menurun, pelayanan publik di tingkat dusun tetap menjadi prioritas utama pemerintah.

Ardianto SH menegaskan bahwa reses bukan sekadar seremonial, melainkan jembatan bagi dirinya untuk mendengar langsung jeritan hati masyarakat di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu. Setiap poin usulan warga telah dicatat untuk diperjuangkan dalam rapat-rapat komisi di DPRD KLU.(r15)