Lombok Utara (Getinsidetv.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama para aplikator yang beroperasi di seluruh wilayah KLU. Langkah ini diambil legislatif untuk menyerap aspirasi sekaligus menyinkronkan program kerja mitra sektoral dengan arah kebijakan daerah.

Ketua DPRD Lombok Utara, Agus Jasmani, S.I.P., memimpin langsung jalannya rapat dengar pendapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD KLU tersebut, Senin (27/4/2026). Pertemuan ini menjadi ruang diskusi strategis antara penyedia jasa teknologi atau konstruksi dengan otoritas pengawas pemerintahan.

Agus Jasmani didampingi oleh Ketua Komisi III serta sejumlah anggota komisi yang membidangi sektor terkait. Kehadiran fungsionaris Komisi III ini bertujuan untuk memastikan jalannya pembahasan tetap berada pada koridor teknis dan regulasi daerah yang berlaku.

Pertemuan ini tidak hanya melibatkan unsur legislatif, tetapi juga dihadiri oleh perwakilan resmi jajaran eksekutif Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Kehadiran pihak eksekutif dinilai penting untuk memberikan respons cepat dan kepastian kebijakan dari sudut pandang birokrasi.

Asisten II Setda KLU turut hadir dalam ruangan untuk mewakili Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Utara yang berhalangan hadir. Posisi Asisten II menjadi jembatan koordinasi perekonomian dan pembangunan guna menyelaraskan kepentingan para aplikator dengan target kerja daerah.

Selain jajaran Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Utara juga mengirimkan perwakilan resminya dalam pertemuan tersebut. Keterlibatan Bappeda diperlukan guna meninjau relevansi operasional para aplikator terhadap rencana tata ruang dan pembangunan jangka menengah.

Sektor kebencanaan dan kedaruratan yang menjadi aspek krusial di wilayah pesisir serta perbukitan Lombok Utara juga turut dikawal dalam rapat ini. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Utara hadir secara langsung memberikan atensi teknis.

Kehadiran Kepala BPBD bertujuan untuk memastikan setiap aktivitas aplikator, terutama yang bergerak di bidang infrastruktur fisik atau layanan digital darurat, memenuhi standar mitigasi bencana yang ketat. KLU mengedepankan prinsip pembangunan berbasis keamanan lingkungan.

Rapat dengar pendapat ini berjalan dengan dinamis, di mana para aplikator diberikan kesempatan adil untuk memaparkan kendala operasional serta kontribusi yang telah mereka berikan bagi daerah. Otoritas legislatif mencatat setiap poin krusial untuk dijadikan bahan evaluasi.

Ketua DPRD Agus Jasmani menegaskan bahwa lembaga legislatif berkomitmen untuk terus mengawal kemudahan iklim usaha di Lombok Utara tanpa mengabaikan aspek kepatuhan hukum. Menurutnya, seluruh aplikator wajib menyelaraskan programnya dengan visi kesejahteraan masyarakat lokal.

Pihak DPRD juga menyoroti pentingnya penyerapan tenaga kerja lokal dalam setiap operasional yang dijalankan oleh para aplikator di bumi Tioq Tata Tunaq. Langkah ini dipandang sebagai bentuk kontribusi nyata sektor swasta dan kemitraan dalam menekan angka pengangguran.

Di sisi lain, perwakilan eksekutif menyambut baik masukan konstruktif yang disampaikan dalam forum tersebut. Pemerintah daerah berjanji akan menindaklanjuti hambatan administratif yang dikeluhkan oleh para pelaku sektor aplikasi agar pelayanan publik berjalan optimal.

Kolaborasi lintas sektor antara DPRD, Bappeda, BPBD, dan para aplikator ini diharapkan dapat melahirkan rekomendasi kebijakan baru. Rekonstruksi pola kemitraan yang transparan dan akuntabel diproyeksikan menjadi output utama dari hearing kali ini.

Evaluasi terhadap kinerja berkala para aplikator juga diwacanakan dalam pertemuan tersebut. Langkah ini diambil agar tidak ada proyek atau layanan yang terbengkalai dan merugikan masyarakat atau keuangan daerah di masa mendatang.

Ketua Komisi III DPRD KLU menambahkan bahwa pengawasan di lapangan akan semakin diperketat pasca-pertemuan ini. Pihaknya meminta dinas teknis terkait untuk lebih proaktif melakukan monitoring dan evaluasi terhadap operasional mitra kerja.

Pertemuan lintas lembaga ini diakhiri dengan kesepakatan untuk menyusun nota kesepahaman teknis terkait sinkronisasi data dan zonasi kerja. Langkah konkret ini diambil agar implementasi program di lapangan tidak tumpang tindih antar-instansi.

Agus Jasmani mengapresiasi kehadiran seluruh elemen, baik dari eksekutif maupun para aplikator se-KLU yang telah menunjukkan iktikad baik untuk berdialog. Komunikasi yang terbuka dinilai sebagai modal utama dalam menyelesaikan sumbatan komunikasi birokrasi.

Melalui hearing ini, DPRD Lombok Utara mempertegas fungsinya sebagai pengawas jalannya pemerintahan sekaligus fasilitator aspirasi publik. Sinergi yang kuat antara regulasi legislatif dan eksekusi eksekutif akan menjadi penentu keberhasilan program daerah.

Rencana tindak lanjut berupa rapat kerja teknis yang lebih spesifik akan segera dijadwalkan oleh komisi terkait dalam waktu dekat. Hal ini diperlukan untuk membedah aspek regulasi perizinan dan standar operasional prosedur secara lebih mendalam.

Dokumentasi bersama dan ramah tamah menutup agenda resmi di gedung parlemen daerah tersebut, membawa harapan baru bagi terciptanya ekosistem usaha dan pembangunan yang lebih tertata di Kabupaten Lombok Utara.(r15)