Lombok Utara (Getinsidetv.com) – Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, S.T., M.T., secara resmi membuka Pelatihan dan Sertifikasi Pelaksanaan Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Jenjang 4 Tahun 2026. Kegiatan peningkatan kapasitas yang diinisiasi oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Kabupaten Lombok Utara tersebut berlangsung di Lesehan Balap Tanjung, Minggu (30/8/2026).

Agenda sertifikasi ketenagakerjaan sektor konstruksi ini turut dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas PUPR-PKP KLU Bambang Gunawan, S.T., M.T., Kepala UPTD Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material Dinas PUPR Provinsi NTB Okti Indayani, S.T., jajaran akademisi, para instruktur ahli, serta puluhan peserta tenaga teknis lapangan se-Kabupaten Lombok Utara.

Dalam narasinya, Wabup Kusmalahadi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur fisik daerah tidak boleh lagi dipandang sebatas pemenuhan target proyek atau serapan anggaran semata. Di balik keberlanjutan fungsi jaringan irigasi yang kokoh, terdapat aspek kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) konstruksi yang menjadi pilar penentunya.

“Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi merupakan kebutuhan mendesak. Sertifikasi kompetensi bukan sekadar sarana mendapatkan selembar sertifikat, melainkan bentuk pengakuan atas kualifikasi teknis sekaligus tanggung jawab moral untuk menerapkan pengetahuan tersebut secara profesional di lapangan,” tegas Wabup Kusmalahadi.

Kusmalahadi menyoroti bahwa ketersediaan jaringan irigasi yang berfungsi optimal secara langsung menentukan nasib produktivitas lahan pertanian—yang hingga kini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Dayan Gunung. Oleh karena itu, setiap detail pembangunan saluran air wajib dilaksanakan dengan standar teknis presisi, metode kerja yang tepat, serta kepatuhan tinggi pada keselamatan kerja.

Wabup KLU berpesan agar para pelaksana lapangan tidak hanya mengejar formalitas administratif sertifikasi. Peserta diimbau memanfaatkan forum pelatihan selama dua hari tersebut untuk menyerap ilmu instruktur, mendiskusikan kendala teknis di lapangan, dan menerapkan standar mutu baku saat kembali menangani proyek-proyek irigasi daerah.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas PUPR-PKP KLU, Bambang Gunawan, S.T., M.T., memaparkan bahwa program pelatihan dan sertifikasi jenjang 4 ini berlangsung efektif pada 31 Agustus hingga 1 September 2026. Pelaksanaan agenda berpedoman ketat pada Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi serta Kebijakan Nasional Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja.

Bambang menjelaskan bahwa kurikulum pelatihan dirancang komprehensif untuk membekali tenaga kerja lokal. Pelatihan mencakup pemahaman metode konstruksi irigasi, pengendalian kualitas jaringan, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), hingga manajemen pengawasan lapangan sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Melalui program sertifikasi ini, Pemkab Lombok Utara berupaya memastikan bahwa setiap rupiah dana APBD yang dialokasikan untuk pembangunan fisik menghasilkan aset infrastruktur yang berdaya tahan tinggi. Keterlibatan tenaga teknis yang tersertifikasi secara otomatis meminimalisasi risiko kegagalan bangunan dan kerusakan dini pada saluran air pertanian.

Sinergi antara Pemkab KLU, Dinas PUPR NTB, dan kalangan akademisi dalam menggelar sertifikasi konstruksi ini mempertegas komitmen daerah dalam memodernisasi tata kelola infrastruktur. Dengan hadirnya tenaga pelaksana irigasi yang kompeten dan tersertifikasi, pembangunan jaringan air di Lombok Utara dipastikan makin berkualitas serta berdampak langsung pada kesejahteraan para petani.(r15)